Jumat, 6 Desember 19

LHKPN SBY dan Boediono ke KPK Ternyata Diwakilkan

LHKPN SBY dan Boediono ke KPK Ternyata Diwakilkan

Jakarta – Mantan Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono ternyata sudah melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (10/11/2014). Namun keduanya tidak melaporkan secara langsung, melainkan diwakilkan oleh utusansya.

Saat dikonfirmasi, Juru bicara KPK, Johan Budi‎ mengatakan, memang tidak ada aturan wajib bahwa laporan harta kekayaan harus dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan. Ini artinya kata Johan, laporan LHKPN bagi pejabat negara bisa diwakilkan.

“Bisa, memang tidak ada larangan untuk mengirimkan perwakilan,” ujar Johan, Selasa (11/10/2014).

Meski demikian, Johan enggan menyebutkan secara detail berapa jumlah kekayaan yang dimiliki SBY dan Boediono setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Namun yang pasti kata Johan, KPK akan memverifikasi‎ atas laporan kekayaan tersebut. “Nanti kita akan cek data di lapangan apakah sama atau tidak,” terangnya.

Sebelumnya, KPK sudah meminta kepada SBY dan Boediono untuk segera melaporkan harta Kekayaannya. Bahkan keduanya sudah mendapatkan surat undangan dari KPK. Wakil Ketua KPK Bambang Wijojanto sempat mengatakan, mestinya SBY dan Boediono memiliki kesadaran tinggi untuk melaporkan harta kekayaanya tanpa perlu disurati‎.

“Itu biasa, artinya tak perlu disurati sudah menyerahkan,” ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Wijojanto, Kamis (6/11/2014).

Bambang mengatakan melaporkan harta kekayaan adalah suatu kewajiban bagi semua pejabat negara. Ketentuan itu sudah diatur dalam undang-undang. Namun, Bambang menyesalkan tidak adanya sanksi bagi pejabat yang melanggar undang-undang tersebut

“Bukan kita yang buat undang-undang,” katanya.

Sampai saat ini, sudah 13 menteri dan satu wakil menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang sudah menyerahkan LHKPN ke KPK. Sementara itu dari Kabinet Kerja sudah ada lima menteri yang melaporkan harta dan kekayaan mereka ke KPK “Untuk anggota DPR baru 23 orang yang melaporkan,” terang Johan. (Abn)

 

Related posts