Kamis, 21 Oktober 21

Lewat Pansus, DPRD Bongkar Kebobrokan Pembangunan Muna Barat

Lewat Pansus, DPRD Bongkar Kebobrokan Pembangunan Muna Barat
* Ketua Komisi I DPRD Muna Barat, Munawir Dio.

Kendari, Obsessionnews – Menindaklanjuti dugaan ketimpangan yang menyebar di kalangan Publik, DPRD Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra), telah resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) pada Sabtu malam (27/2) pukul 20.00 WITA.

Setiap pansus beranggotakan lima orang, masing-masing perwakilan dari Fraksi Golkar, PAN, Bhineka Tunggal Ika. Pansus jalan, jembatan dan irigasi diketuai H Alias. Sedangkan Pansus Pengadaan diketuai Munawir Dio dan Fraksi Bhineka Tunggal Ika.

Menurut Ketua DPRD Muna Barat La Ode Koso, pembentukan pansus untuk membongkar dugaan korupsi proyek pembangunan jalan, jembatan dan irigasi tahun anggaran 2015, dan gagal tender peralatan KTP elektronik (e-KTP) 2016. La Ode Koso mengaku, Pansus akan memfokuskan juga pada kelebihan pembayaran proyek Rp1 miliar lebih serta pengadaan barang dan jasa.

“Kami membentuk pansus karena ini adalah persoalan serius untuk ditelusuri lebih dalam. Pansus diberi waktu dua bulan untuk melakukan tugas-tugasnya. Kami meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk memantau, memberi masuksan, saran, pendapat untuk kerja-kerja pansus ini. Semua ini kami lakukan untuk kebaikan kita semua,” ungkapnya pada wartawan, Minggu (28/2).

Sementara saat dihubungi Obsessionnews.com, Senin (28/2), Ketua Komisi I DPRD Muna Barat, Munawir Dio, membenarkan hal tersebut. Kader Demokrat ini menegaskan, pembentukan pansus atas kehendak DPRD dan dukungan mayoritas masyarakat Muna Barat.

“Itu bukan keinginan segelintir orang, tapi itu kehendak kita DPRD dan mayoritas dukungan masyarakat. Sebagian masyarakat kami nilai terhegemoni dan terdoktrin seolah-olah DPRD yang salah, sehingga kita dibenturkan oleh oknum-okum yang tidak bertanggung jawab,” duganya.

Menurut dia, persoalan Muna Barat harus dibuka di publik sehingga masyarakat tahu. Dengan tegas Munawir mengatakan tidak perlu takut dalam menegakkan kebenaran. “Kita Harus memberikan informasi berimbang pada masyarakat apa yang terjadi di Muna Barat saat ini. Masyarakat intelek pasti tahu dan bisa menganalisis, bagi masyarakat yang punya keterbatasan dan tidak bisa menganalisa, mesti kebenaran itu kita sampaikan pada masyarakat,” serunya.

Munawir juga mengaku jauh sebelumnya DPRD punya niatan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Padahal kata Munawir, DPRD berharap saat dipanggil rapat dengar pendapat, SKPD mau memecahkan masalah. “Kalau ada masalah, mestinya sama-sama cari solusi lah. DPRD mestinya diberi kepercayaan untuk bekerja pada porsinya, fungsi kami melekat,” tuturnya.

Mantan ketua Kesatuan Pelajar Mahasiswa (Kepmi) Muna ini mengatakan, agak susah kalau wewenang DPRD diamputasi pengawasannya. “Kalau kondisi ini tetap bertahan saya yakin tidak stabil. Jangan pernah hakimi DPRD jika tidak bisa memberikan apa-apa pada masyarakat banyak, tapi hakimi DPRD kalau tidak melakukan pengawasan dengan baik. Sedangkan yang bisa hakimi DPRD itu bukan pemerintah daerah, tapi masyarakat sendiri, itu yang benar,” pungkasnya.

Terkait pansus, DPRD Muna Barat membentuk dua pansus. Pertama, mengenai manajemen Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan kelebihan pembayaran proyek. Kedua, Pansus tentang pembangunan jalan, jembatan dan irigasi 2015. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.