Sabtu, 18 September 21

Lembaga Publik di Sumbar Tak Respon Keterbukaan Infromasi Publik

Lembaga Publik di Sumbar Tak Respon Keterbukaan Infromasi Publik

Padang, Obsessionnews – Komitmen sejumlah lembaga publik di Sumatera Barat (Sumbar) terhadap keterbukaan informasi publik, perlu dipertanyakan. Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumbar mencatat 56 lembaga publik di Sumbar masih kurang respon terhadap keterbukaan informasi publik.

Dari 56 lembaga publik tersebut, termasuk Ombusdmas Republik Indonesia (RI) perwakilan Provinsi Sumbar mendapat rapor merah tersebut adalah Ombudsman.

Ketua KI Sumbar, Syamsu Rizal mengatakan, penilai lembaga dimaksud kurang respon terhadap keterbukaan informasi publik, terlihat dari pemeringkatan badan publik yang dilaksanakan Komisi Informasi (KI) Sumbar. Sebanyak 139 lembaga publik yang diberikan questioner penilaian keterbukaan informasi publik, 83 lembaga publik diantaranya menyerahkan dan selebihnya tidak menyerahkan questioner hingga pengembalian questioner telah ditutup.

“Jadi, lembaga publik yang tidak menyerahkan questioner itu, dipastikan akan mendapatkan rapor merah. Artinya, lembaga tersebut terbukti memiliki respon yang rendah dalam keterbukaan informasi publik,” kata Syamsu Rizal kepada wartawan di Kantor KI Sumbar yang didampingi oleh komisioner Arfitriati, Yurnaldi, Adrian Tuswandi, dan Sondri, serta Sekretaris Devi Astina. Padang, Jumat (13/11).

Sebanyak 56 lembaga publik yang tidak menyerahkan tersebut diantaranya, Pemko Padang, Pemkab Pasaman Barat, Kota Sawahlunto. Sementara, dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ada sebanyak 13 yang belum menyerahkan yakni, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbar, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Peternakan, BKD Sumbar, Ombudsman, Komnas HAM, RS Pasaman, RSUD Rasyidin, RS Ibnusina Padang, RSUD Pasbar, RSUD Sijunjung, RSUD Muara Labuh dan RSUD Kabupaten Solok.

KIP-2-

Sedangkan BUMD yang tidak menyerahkan ada 9. Diantaranya, Bank Nagari, PT Pembangunan Sumbar, PT Wahana Wisata, PT Grafika Jaya Sumbar, PDAM Limapuluh Kota, PDAM Agam, PDAM Bukittinggi, PDAM Solok Selatan, PDAM Payakumbuh.
Tidak hanya itu kata Syamsu Rizal, partai politik juga dilakukan penilaian. Ada delapan parpol yang tidak menyerahkan questioner. Diantaranya, DPW PKB, DPW PKS, DPD Partai Golkar, DPD Partai Demokrat, DPW PAN, DPW PPP, DPD Partai Hanura, dan DPP PKPI Sumbar.

“Kemudian, ada juga 23 lembaga publik dari Perguruan Tinggi (PT) baik itu swasta maupun negeri yang belum menyerahkan questioner. Jumlahnya ada sekitar 23 PTS dan PTN,” ujar Syamsu Rizal.

Sementara, yang telah menyerahkan questioner tersebut ada sebanyak 83 lembaga public. Dari pemkab dan pemko ada sebanyak 16, dari SKPD ada sebanyak 47, BUMD sebanyak 7, dari partai politik sebanyak 4, dan dari PTS dan PTN sebanyak 9 lembaga public.

Namun, dari 83 lembaga publik yang telah menyerahkan questioner tersebut, tidak semuanya yang masuk nominasi penilaian tahapan pertama. Terhitung, ada sebanyak 35 lembaga public yang telah menyerahkan. Dimana, pemkab dan pemko yang masuk nominasi ada 10, SKPD ada 10, BUMD ada 5, partai politik ada 4, dan PTS/PTN ada sebanyak 5.

“Bagi yang telah masuk nominasi, lembaga yang bersangkutan akan dikunjungi dalam rentang waktu 15 hari. Mulai dari 16 hingga 30 November 2015. Namun, jadwal pasti kita sengaja tidak beri tahu. Sistemnya kita akan inspeksi mendadak (sidak) ke lembaga tersebut. Tujuan, untuk memverifikasi data pada questioner yang telah mereka serahkan kepada kami,” sebut Syamsu Rizal.

Syamsu Rizal menjelaskan, penilaian keterbukaan informasi public ini, merupakan implementasikan dari UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan harapan, dengan dilakukan penilaian ini, lembaga public di Sumbar, dapat diperhitungkan di Indonesia ini.

Sedangkan penilaian akhir nantinya akan diumumkan dan diserahkan pada 10 Desember mendatang. Untuk penilaian, ada tiga tingkatan.

“Kita berharap, badan publik yang terbaik di Sumbar bisa diperhitungkan untuk pemeringkatan badan publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat tahun 2015. Target Badan Publik di Sumbar tahun ini, sekurang-kurangnya masuk 10 besar di tingkat nasional,” kata Syamsu Rizal menjelaskan.

Sebelum pemeringkatan, PPID Badan Publik sudah diberikan bimbingan teknis oleh KI Sumbar selama dua hari di Istana Bung Hatta, Bukittinggi.

Proses pemeringkatan melalui pengisian angket (questioner), penilaian web, kunjungan badan publik, penilaian akhir, pengumuman hasil dan penganugerahan penghargaan, yang direncanakan berlangsung di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, minggu pertama Desember 2015.

Menyikapi apa yang dirilis KI Sumbar, Asisten Ombudsman RI perwakilan Sumbar, Adel Wahidi mengatakan tidak ada itikad untuk menyampingkan pemeringkatan yang dilakukan KI. Namun tidak adanya jawaban quisioner tersebut semata-mata kesibukan di kantor Ombudsman.

“Kami sebenarnya sudah diingatkan, semua itu hanya kendala teknis saja. Teknis pengiriman data, kami tidak tahu kalau data kami belum masuk ke KI,” kata Adel. (Musthafa Ritonga)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.