Minggu, 24 Oktober 21

Lemahkan KPK, Apakah Jokowi ada Agenda Lain ?

Lemahkan KPK, Apakah Jokowi ada Agenda Lain ?

Jakarta, Obsessionnews – Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Ode Ida, mengimbau kepada Presiden RI untuk segara mengambil  sikap yang tegas terkait kasus Budi Gunawan. “Presiden Jokowi harus segera bersikap terkait kasus BG yang di satu pihak Pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan ke kejagung sementara di pihak para aparat/pegawai KPK dan masyarakat protes keras atas kebijakan itu,” tandasnya di Jakarta, Rabu  (4/3/2015).

Menurut La Ode Ida, pembangkangan aparat KPK terhadap pelimpahan kasus BG itu merupakan mengekspresikan dua hal. Pertama,  tanggungjawab profesional sebagai pekerja di lembaga antirasuah yang sudah jalankan tugasnya secara baik kemudian dilimpahkan pada pimpinan KPK di bawah Abraham Samad (AS) untuk ditetapkan sebagai tersangka.

“Proses-proses kerja profesional penyidik dan aparat administrasi KPK lainnya niscaya sudah menelan biaya dan menghabiskan energi, shingga tak bisa dinafikan begitu saja oleh Plt Pimpinan KPK sekarang ini,” tutur Mantan Aktivis ini.

Kedua, lanjut dia, pembangkangan dalam rangka mempertahankan konsistensi integritas. “Mereka tak boleh digertak begitu saja untuk tak boleh membangkang seperti apa yang dikatakan oleh Menteri PAN dan Yudi Krinandi,” paparnya.

La Ode menilai aparat KPK tidak seperti aparat sipil lainnya yang kerap dipaksa  patuh pada tekanan kepentingan politik, mereka patuh pada aturan kerja yang sarat dengan nilai-nilai integritas.

“Singkatnya, menurut mantan aktivis itu para pekerja di KPK itu bukan robot yang bisa dimainkan oleh kepentingan politik, jiwa mereka secara relatif sudah menyatu dengan tugas mulia untuk wujudkan agenda utama reformasi ke arah pengelolaan negara yang bersih,” jelasnya

Ia mengungkapkan, kenyataan yang  tersiar sekarang ini merupakan pukulan tersendiri bagi plt pimpinan KPK yang indikasinya terus bermanuver mengkompromikan kasus BG atau kasus-kasus lainnya. “Sikap mereka itu juga merupakan peringatan terbuka pada Presiden Jokowi agar bersikap sebagai negarawan yang tegas, termasuk mengingatkan Plt pimpinan KPK yang belum lama diangkatnya,” bebernya.

“Jika tak ambil sikap untuk bela kerja profesional aparat KPK, maka bukan mustahil publik akan menilai bahwa Presiden punya agenda khusus sehingga membiarkan KPK terus dilecehkan dan dilemahkan yang pada saatnya barangkali akan dibubarkan,” duga Laode.

“Kejaksaan dan Kepolisian adalah instansi pemerintah yang langsung berada di bawah kendalinya, sehingga bukan suatu yang sulit untuk instrusikan kedua pimpinan lembaga itu agar tidak ambil tugas yang sudah dimulai KPK,” tegasnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.