Jumat, 7 Agustus 20

Lelang Jabatan Dirjen Pajak untuk Capai Target Tax Ratio 16 Persen

Lelang Jabatan Dirjen Pajak untuk Capai Target Tax Ratio 16 Persen

Jakarta – Target pajak dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa optimal. Sejumlah kendala dianggap menjadi biang keladi kurang optimalnya upaya penerimaan pajak negarai ini. Mulai dari kendala eksternal seperti faktor makro dan mikro ekonomi, kendala regulasi yang masih multitafsir, adanya standar yang berbeda antara akuntansi dan perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) yang minim.

Anggota Dewan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Darussalam menyampaikan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya menetapkan target penerimaan pajak 2015 sebesar Rp 1.380 trilun, lebih tinggi ketimbang target tahun ini yang sebesar Rp 1.072 trilun. Menaikan target pajak tersebut akan didorong melalui penyempurnaan peraturan perundangan-undangan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

“Serta penyesuaian kebijakan di bidang bea masuk, bea keluar dan pajak penghasilan,” ujar Darussalam dalam diskusi di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2014).

Meskipun banyak pro kontra, lanjut Darussalam , proses lelang jabatan Direktur Jenderal Pajak (DJP) diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mencapai target tax ratio 16 persen. “Siapapun nanti yang terpilih memimpin institusi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memikul tugas berat karena dengan tax ratio 12 persen pun target pajak sulit dicapai, “jelasnya.

IAI, kata Darussalam, akan mendorong percepatan harmonisasi standar akuntansi dan perpajakan sehingga kemungkinan multifafsir regulasi dan standar bisa diminimalisasi. “IAI selaku organisasi yang mewadahi Akuntan Indonesia, juga terus berupaya meningkatkan peran akuntan profesional dalam membangun kesadaran dan kepatuhan WP dalam rangka meningkatkan tax ratio,”katanya.

Selain itu, IAI juga menekankan perlunya edukasi dan sosialisasi SDM terkait dengan standar, serta perlu ada revisi peraturan perpajakan dalam level pengaturan yang dapat diubah, misalnya dalam bentuk PMK, KMK dan sebagainya. Hal lain yang perlu dilakukan adalah memperjelas hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan.

“Perlu dilakukan adalah memperjelas hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan,” tegas Darussalam.

“IAI optimis target kenaikan ratio sebesar 16 persen itu bisa dicapai jika seluruh stakeholders bekerja bahu membahu dan bersungguh-sungguh,” pungkasnya. (Pur)

 

Related posts