Sabtu, 4 Februari 23

Lawan Radikalisme Tidak Boleh Dibebankan Pemerintah

Lawan Radikalisme Tidak Boleh Dibebankan Pemerintah
* Hanafi Rais.

Jakarta, Obsessionnews – Aksi propaganda yang dilakukan oleh kelompok gerakan radikalisme semakin menguat, meski aksi mereka dibatasi, mereka tetap bisa menyebarkan paham-paham radikal melalui media alternatif seperti media sosial facebook, twitter youtobe dan lain-lain.

Dalam diskusi ‘Peran Media Alternatif dalam Kajian Revisi UU Terorisme guna Menanggal Radikalisme di Kalangan Generasi Muda’ di Gedung Dewan Press, Rabu (24/2/2016), mengajak kepada generasi muda untuk melawan teroris dengan menggunakan media sosial.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais sebagai pembicara dalam diskusi tersebut mengatakan, persoalan radikalisme dan terorisme tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat juga diminta untuk aktif melawan terorisme melalui media sosial.

“Memang perlu ada kesadaran kolektif dari masyarakat untuk melawan terorisme melalui media alternatif,” paparnya.

Menurutnya, cara pemerintah untuk memerangi terorisme secara refresif memang diperlukan. Namun, pencegahan juga jauh lebih penting. Pencegahan itu bisa dilakukan oleh siapa saja tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat.

“Tergadang cara-cara represif juga tidak bisa menyelesaikan masalah, justru bisa memunculkan terorisme baru,” tuturnya.

diskusi radikalisme

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan, gerakan terorisme saat ini sudah mengalami pergeseran. Dulu kata Rais, penyebab terorisme lebih kepada faktor kemiskinan, tekanan diskriminasi dan lain-lain. Namun, saat ini terorisme sudah menjadi tren atau jalan hidup.

“Saat ini polanya berbeda, kalau dulu terorisme ini muncul karena kemiskinan, sekarang, orang kaya, akademisi, anak muda juga ikut dalam gerakan ini,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Komunikonten, Institut Media dan Diplomasi, Hariqo Wibawa Satria mengatakan, gerakan radikalisme itu muncul karena masih banyak kebencian antar pengguna media sosial. Mereka umumnya saling mengkafirkan satu sama lain.

“Media menjadi alat propaganda yang efektif, yang isinya menyalahkan orang lain,” katanya.

Parahnya, Hariqo mengatakan, semua informasi di media sosial sering kali diterima mentah-mentah oleh para nitizen, tanpa lebih dulu melakukan kroscek kebenaran dari konten yang disebar.

“Biasanya informasi di media sosial itu sering diterima secara mentah-mentah, kita tidak punya jiwa detektif,” tuturnya.

Sama halnya dengan Rais, pendiri Asean Comunity juga menyatakan, Indonesia memang menjadi salah satu negara terbesar pengguna internetnya, yakni sekitar 8,8 juta. Namun, sedikit dari mereka yang menggunakan media sosial untuk kepentingan nasionalisme.

Hariqo bercerita, ia sempat beberapa kali diminta untuk mengisi seminar tentang peran media sosial untuk kepentingan nasional di berbagai kampus. Ia menyebut sedikit, dari mereka yang secara sengaja punya kesadaran untuk mempromosikan potensi daerahnya.

“Hampir tidak ada, dari sekian ratus peserta yang unjuk tangan paling cuman satu, demikian juga soal ancaman radikalisme mereka juga tidak pernah pernah menyebarkan di medsos,” tuturnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.