Jumat, 7 Oktober 22

Larangan Pemotor Masuk Thamrin Bisa Memiskinkan Orang Miskin

Larangan Pemotor Masuk Thamrin Bisa Memiskinkan Orang Miskin

Larangan Pemotor Masuk Thamrin Bisa Memiskinkan Orang Miskin

Sebenarnya ide pemotor dilarang masuk Jalan MH Thamrin sampai dengan Jalan merdeka adalah ide yang bagus, mengingat jumlah pemotor di DKI Jakarta jumlahnya luar biasa, dan keberadaan mereka tidak jarang memacetkan arus lalu-lintas. Namun sebelum larangan itu diberlakukan, perlu kiranya dikaji lebih dahulu secara matang untung ruginya. Mengingat dampaknya yang terkena langsung adalah orang kecil, pegawai rendahan yang gajinya pas-pasan. Sebab pemotor umumnya adalah  para tukang ojek, para kurir, pengantar surat dan sejenisnya. Jarang ada orang kaya, pejabat yang mau berpanas-panasan dan berhujan-hujanan naik motor.

Tidaklah terlalu buruk ide melarang pemotor memasuki kawasan Thamrin dan Merdeka, mengingat bahwa kawasan ini adalah pusat pemrintahan, jantungnya Ibukota. Karena disini Presiden dan Wakil Presiden serta sejumlah menteri dan pejabat tinggi Negara lainnya berkantor. Juga kawasan ini selalu menjadi pusat tujuan para turis asing yang datang ke Indonesia, khususnya Kota Jakarta. Sehingga keinginan pemegang kebijakan untuk  membersihkan kawasan itu dari kekumuhan adalah suatu keniscayaan. Sebab para pemotor dapat saja diidentikan dengan kekumuhan. Karena para pemotor umumnya adalah rakyat cilik yang kebanyakan hidup sederhana. Namun begitu larangan seyogyanya harus diikuti dengan konpensasi yang menguntungkan wong cilik.

Misalnya setelah larangan itu diberlakukan apakah sudah disediakan alat angkut penggantinya. Kalaupun sudah disediakan alat angkut pengganti, apakah transportasi pengganti tersebut sudah sepadan, seperti bagaimana kenyamanannya, bagaimana soal waktu kedatangan dan kebrangkatannya rute tempuhnya dan beberapa hal lain. Dan kabarnya untuk mengantisipasi hal ini pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menyediakan bus gratis. Kenyataannya bus yang disediakan jarang dipakai para pemotor, karena berbagai alasan, dan alasan yang paling utama adalah soal waktu kedatangan dan keberangkatannya. Juga dianggap bus pengganti berjalan agak lambat, sehingga tidak bisa datang ke tempat tujuan tepat waktu.

Sarana lain yakni perpakiran bagi pemotor, memang telah disediakan Premprov DKI Jakarta, namun ternyata tidak gratis,  mereka yang menitipkan motor mesti bayar. Sehingga mau atau tidak para pemotor harus mengeluarkan biaya untuk parkir yang jumlahnya lumayan. Di sisi lain akibat larangan pemotor melalui Thamrin dan Merdeka, para tukang ojek kehilangan langganan, karena banyak pelanggan yang menggunakan jasa mereka berkantor di sekitar itu. Tidak hanya itu, para kurir, pengantar surat dan office boy yang biasa bekerja menggunakan sepeda motor di kawasan itu terpaksa harus mencari jalan atau jalur alternative lain agar sampai tujuan. Jadi yang paling terkena dampaknya adalah orang kecil, sehingga sangat tepat anekdot yang mengatakan bahwa sekejam-kejamnya Ibu Tiri lebih Kejam Ibukota.

Juga muncul pertanyaan mengapa setiap kebijakan yang terkena dampaknya selalu orang kecil? Mengapa tidak dipikirkan larangan bermobil? Di jaman apa saja, di era penguasa siapa saja, bahwa setiap munculnya kebijakan, pasti ada yang diuntungkan, dan tidak sedikit pula yang dirugikan. Hanya yang perlu dikaji dan dipikirkan ulang adalah bagaimana jalan keluar mengatasi kesulitan orang kecil, atau para pemotor tersebut agar mereka tidak merasa terusik oleh kebijakan tersebut. Misalnya selain disediakan bus gratis, kedatangan dan keberangkatan mereka harus tepat, dan cepat. Juga soal parker, mestinya Pemprov DKI Jakarta membebaskan mereka dari retribusi. Dan soal tukang ojek yang kehilangan pelanggan juga perlu dipikirkan tambahan insentif lain. Agar kebijakan pemerintah tidak dituding telah memiskinkan orang miskin.

Masalah pemobil, agar tidak menimbulkan iri hati dan cemburu orang cilik, serta mengurai kemacetan di ibukota perlu dipertigas aturan three in one. Jika sebelumnya hanya diperlakukan dari jam enam pagi sampai jam sepuluh siang, aturan itu perlu ditambah dari jam enam pagi sampai jam Sembilan belas atau jam tujuh malam. Sebab kalau diperlakukan larangan pemobil lewat Thamrin atau Merdeka, ini  sangat tidak mungkin dijalankan. Sebab bagaimana mungkin seorang Presiden disuruh jalan kaki atau naik motor melewati kawasan itu. Di samping itu, para tamu Negara juga akan mengalami kesulitan. Jadi cemburu atau iri dengan pemobil boleh saja, tetapi juga perlu diperhitungkan azas kepatutan. (Arief Turatno, wartawan senior)

 

Related posts