Padang, Obsessionnews.com- Dana desa/nagari tahap kedua belum bisa dicairkan, karena terkendala laporan yang belum selesai. Meskipun, dana desa tahap kedua sudah cair dan baru sebahagian kecil yang dapat berjalan.
“Dana desa tahap semua sudah cair, namun ada beberapa daerah yang pencairannya belum bisa dilakukan, karena laporan pencairan tahap satu dari beberapa daerah belum selesai,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo usai acara Penganugerahan Penghargaan Pemeringkatan Badan Publik se Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2016 di Padang, Kamis (8/9).
Eko Puto Sandjojo mengatakan, pihaknya terus mendorong perangkat desa untuk lebih mandiri sehingga bisa menyelesaikan administrasi pelaporan penggunaan keuangan.
“Acara pemeringkatan yang dilakukan KI Sumbar ini sangat baik untuk mendorong agar lebih transparan,” ujarnya.
Eko Putro Sandjojo mengatakan jumlah desa yang ada saat ini, akan ada penambahan desa tahun 2017. Selain desa di Indonesia bertambah, anggaran yang akan dikucurkan juga akan ditambah.
“Saat ini jumlah desa di Indonesia 74.754 desa dan akan ditambah 200 desa lagi di tahun 2017. Jika tahun ini anggaran desa sekitar Rp47 triliun, tahun 2017 anggaran dana desa sebesar Rp70 troliun. Tahun berikutnya sebesar Rp103 triliun dan tahun 2019 kita tambah menjadi Rp111 triliun,” katanya.
Sandjojo mengatakan, besaran nilai yang diterima desa berkisar antara Rp600 juta sampai Rp700 juta. Sejumlah desa ada yang menerima Rp1 miliar, dengan pertimbangan desa dimaksud masuk kategori tertinggal dan rawan pangan.
“Di Indonesia terdapat 122 daerah tertinggal, 57 kabupaten rawan pangan dan 58 kabupaten rawan bencana,” sebutnya.
Untuk itu, Mendes meminta masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk bisa mengawasi peruntukan dana-dana desa di daerah-daerah.
Dana Desa Tak Dipotong
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo membantah ada pemotongan dana untuk desa. Sejauh ini tidak ada pemotongan dana desa di daerah-daerah atau dari kementeriannya. Yang ada adalah pemotongan anggaran di Kementeriannya. Seperti perjalanan dinas pejabat di kementerian.
“Tidak ada pemotongan dana desa, yang ada adalah pemotongan anggaran di Mendes senilai Rp 2 triliun dan itu sangat sedikit,” ujarnya. (Musthafa Ritonga/@alisakinah73)
