Hasan S
Jakarta – Ketua Badan Pemeriksaan Keungan, Hadi Purnomo secara resmi menyerahkan hasil penghitungan kerugian negara proyek pengadaan sarana dan prasarana dalam pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hadi menyatakan total kerugian negara dalam proyek BUMN itu mencapai Rp 463,66 milliar.
“Kerugian negara akibat gagalnya suatu proyek yang direncanakan, yang dilakukan para pihak secara bersama-sama,” kata Hadi saat menggelar jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jaksel, Rabu (4/9/2013).
Hadi menolak anggapan yang menyebutkan bahwa lembaganya telah diintervensi oleh pihak lain, sehingga proses penghitungan kerugian negara menjadi lambat. “Bahwa tentunya lambat karena kita perlu mengetahui unsur pidananya, kita berharap bisa dimanfaatkan oleh KPK,” katanya.
Ketua KPK, Abraham Samad menyatakan temuan BPK bisa membantu KPK dalam menjerat para tersangka. Rencana nilai kerugian negara ini akan dimasukan dalam dakwaan saat persidangan di Pengadilan Tipikor. “Saya bisa pastikan bahwa ini menjadi bukti yang sangat kongkrit dan akurat bahwa kasus Hambalang telah terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara,” papar Abraham.
Pria asal Makassar itu menambahkan pemanggilan terhadap para tersangka akan segera direalisasikan. Pemanggilan pertama akan dilakukan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng. “Seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pasti akan dikenakan penahanan,” tuturnya.
Selain Andi, tersangka kasus ini adalah Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Dedy Kusdinar, Direktur Operasional PT Adhi Karya Teuku Bagus Mohammad Noor serta mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
