Jakarta, Obsessionnews – Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida menilai, pernyataan Ryamizard Ryakudu tampak otoriter. Laode juga mempertanyakan program Kementerian Pertahanan (Kemenhan) segera meluncurkan Program Bela Negara (PBN) target 100 juta orang, yang akan disampaikan pada Presiden Jokowi pada 19 Oktober nanti.
Menurut Laode, ucapan Ryamizard “Yang ngak ikut wajib bela negara silakan angkat kaki dari RI” adalah terkesan tidak pantas. Sebab, kata Laode, program PBN kurang relevan lagi dengan kondisi saat ini dan perlu dikaji ulang bahkan ditolak.
Alasan kenapa harus ditolak, menurut Laode, pertama karena PBN terkesan mengada-ngada dengan tujuan yang tak jelas. Bahkan boleh dikatakan sebagai bentuk dari kebuntuan strategi pertahanan nasional.
“Yang perlu dilakukan sebenarnya meperkuat basis ekonomi rakyat dengan mempersignifikan anggaran untuk membangun ekonomi kerakyatan. Jika rakyat sejahtera, maka akan bangga jadi warga bangsa ini, dan secara otomatis bela negaranya ada dalam bentuk tantangan dan ancaman apapun. Warga pribumi bangsa ini sudah terbukti tampil sebagai pejuang bela negara baik dalam merebut kemerdekaan maupun mempertahankannya, dalam kondisi hidup miskin sekalipun,” ungkap Laode pada Obsessionnews.com, Selasa (13/10/2015).
Kedua, lanjut Laode, anggaran untuk PBN akan jauh lebih efektif dengan mengelontorkan dana APBN untuk membangun daerah tertinggal (yang umumnya di kawasan Timur Indonesia) dan warga miskin termasuk pekerja yang kini terkena PHK akibat krisis ekonomi bangsa.
“Dalam kaitan ini, membiayai PBN dengan dana puluhan bahkan bisa ratusan triliun hanyalah sesuatu yang mudharat, miskin manfaat, alias pemborosan uang negara dan berorintasi proyek saja,” pungkasnya.
Alasan ketiga, tandas Laode, mestinya Menhan atau Presiden Jokowi melakukan identifikasi terlebih dulu, siapa yang perlu untuk ditanamkan kesadaran bela negaranya, tentunya seseorang yang sudah bisa dipastikan derajat nasionalismenya sangat rendah.
“Yakni kalangan pendatang atau warga non pribumi, termasuk sebagian pejabat dan politik yang menggadaikan SDA bangsa terus dieksploitasi sebagaimana warga pribumi hanya jadi penonton dengan kondisi hidup terus miskin. Para warga yang nir-nasionalis itulah yang barangkali harus dipaksa ikut PBN, yang anggarannya pun bisa dimintakan langsung dari para pengusaha yang sudah menimbun harta dari atau di Indonesia, bukan dari APBN,” tegasnya. (Asma)
