Sabtu, 16 Oktober 21

Laode Malu, DPD Ricuh Hanya Soal Rebutan Kursi

Laode Malu, DPD Ricuh Hanya Soal Rebutan Kursi
* Laode Ida.

Jakarta, Obsessionnews – Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida merasa malu dan sedih terhadap kekisruan yang telah dipertontonkan drama tak pantas saat Rapat Paripurna (Rapur) DPD, Kamis (17/3/2016). Apalagi masalahnya hanya soal mempertahankan ‘kekuasaan’, yakni tidak mau melepas kursi jabatan pimpinan DPD.

“Sungguh saya merasa malu dan sedih saat seseorang menginfokan bahwa DPD ricuh,” ungkapnya pada Obsessionnews.com, Jumat (18/3).

Kericuhan disebabkan Ketua dan Wakil Ketua DPD Irman Gusman dan Faroukh dipaksa untuk menandatangani putusan Rapur Januari lalu tentang perubahan tata tertib (tatib) masa jabatan pimpinan jadi 2,5 tahun dari sebelumnya 5 tahun.

Laode menilai kegaduhan yang dipertontonkan bisa jadi pimpinan DPD sekarang membangkang dengan putusan Rapur, sehingga anggota merasa perlu memaksakan untuk menaandatangani di depan paripurna. Sikap Irman Gusman dan Faroukh yang langsung mengetuk palu tanda Rapur ditutup seketika anggota DPD tidak puas  dan situasi tidak steril. Para anggota pun langsung melontarkan mosi tidak percaya.

Laode sebagai orang yang pernah 10 tahun (dua periode) jadi pimpinan DPD merasa sangat perihatin tehadap kisruh di DPD. Menurutnya, akibat kisruh seakan marwah lembaga wakil daerah jadi demikian hancur akibat ulah figur-figur di dalamnya.

“Bisa jadi soal kursi atau jabatan pimpinan. Sebagian besar anggota mungkin saja tak puas dengan kinerja pimpinan, sehingga merasa perlu segera disingkirkan. Sementara tiga orang pimpinan  ngotot mempertahankan. Yang terakhir ini bisa dimaklumi. Soalnya nikmat jadi pimpinan ada pelayanan protokoler, ada mobil mewah (yang pernah Laode tolak dan tidak memakainya, Red.), ada mobil dinas dan fasilitas lainnya. Tak penting kewenangan dan kinerja, yang penting menikmati fasilitas itu,” sindirnya.

Laode yang sekarang juga menjabat anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai para anggota DPD seperti sudah tergiur dengan simbol-simbol dan tampilan formal, yang di antara anggota ingin menikmati.

“Mungkin tak puas dengan fasilitas dari harta rakyat (negara) yang besarannya sangat “wah” rata-rata bisa menikmati di atas Rp 100 juta perbulan. Kalau orang yang rasional dan beriman, mestinya semua harus mengalirnya hidup dalam politik. Kalau sudah ada putusan harus legowo,” tuturnya.

Lebih lanjut Laode mengatakan jabatan kekuasaan tidak di bawah mati. Jabatan tidak perlu dipertahankan kalau tidak pantas lagi. Menurutnya, seseorang terlalu ngotot dengan jabatan maka kian menggambarkan rendahnya derajat rasio, moralitas dan keimanan seseorang.

“Mati nanti tak bawa jabatan, justru akan jadi cerita buruk kalau dianggap ‘rakus jabatan’ atau mempertahankan jabatan yang sudah tak amanah. Sungguh aneh kan. Kini DPD mengalami masa sulit dan memalukan luar biasa,” sesalnya.

Menurut Laode DPD mestinya intropeksi diri, di tengah sorotan berbagai kalangan terhadap eksistensi DPD antara keinginan akan penguatan atau dibubarkan. Laode menganggap dalam badan DPD sendiri  saat ini tidak menunjukkan kinerja dan usaha agar lembaga DPD mendapat atensi dan penghargaan dari masyarakat.

Laode juga menganggap tampilan DPD pasca terpilih pimpinan DPD yang baru 2014 lalu sampai klimaks 16 Maret 2106 sehari sebelum reses adalah pertunjukan DPD lembaga yang sangat rapuh.

“Tidak ada kesolidan,para anggota pecah dan terbelah, pimpinan jalan sendiri, anggota bak ayam yang kehilangan induk, bahkan berujung pada pendudukan kursi pimpinan dan penyampaian mosi tidak percaya oleh anggota DPD kepada pimpinan menunjukkan kerapuhan lembaga itu,” tandasnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.