Kamis, 29 September 22

Langkah Tepat, Eksekutif Asing Duduki Posisi Direksi di BUMN

Langkah Tepat, Eksekutif Asing Duduki Posisi Direksi di BUMN

Jakarta – Keinginan Menteri BUMN untuk memperbaiki perusahaan-perusahaan yang di bawah kendali Kementerian BUMN dengan menghire atau menggunakan eksekutif profesional asing untuk mengelola BUMN adalah langkah yang tepat dan positif yang perlu didukung agar BUMN dapat dikelola secara profesional dan transparan.

“Penggunaan eksekutif asing untuk mengelola BUMN bukanlah hal yang tabu, karena Temasek yang merupakan Holding BUMN Singapore pun banyak menggunakan eksekutif yang bukan berwarga negara Singapore, Khasanah Holding BUMN Malaysia juga melakukan hal yang sama seperti Temasek,” kata Jurubicara Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Trisasono, kepada Obsession News, Rabu (17/12/2014).

“Dan hasilnya dapat dilihat bahwa Temasek dan Khasanah Malaysia dikelola dengan profesional dan transparan dan memberikan kemajuan bagi negaranya,” tambahnya.

Ia menegaskan, pengunaan eksekutif asing di BUMN jangan dilihat dari kacamata kuda saja yang memandang nasionalisme ekonomi secara sempit dalam pengelolaan BUMN. “Buat apa juga kalau selama ini di BUMN – BUMN dipimpin oleh eksekutif lokal tapi tidak memberi manfaat bagi masyarakat dan malah banyak yang dikorupsi,” ungkapnya.

Dicontohkan, seperti PLN dan lainya sebaiknya susunan direksinya harus dimasukan eksekutif asing agar dapat dikelola secara profesional dan transparan serta clean management. Selain itu, tidak perlu dikhawatirkan kalau BUMN jika dipimpin oleh eksekutif asing akan hilang nasionalismenya karena kendali saham masih seratus persen di tangan pemerintah.

“Pengunaan eksekutif asing di Indonesia juga banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta nasional dan hasil kinerjanya signifikan dengan biaya untuk menghire eksekutif asing,” tandasnya.

Terkait penjualan gedung Kementerian BUMN, menurut Trisasono, juga sudah tepat karena gedung terlalu besar dan tidak efisien untuk digunakan Kementerian BUMN dengan jumlah pegawai yang sedikit. “Ini suatu langkah penghematan dan harus didukung. Pengunaan eksekutif asing dan rencana penjualan gedung dipastikan sudah dikomunikasikan dengan Presiden Jokowi,” paparnya. (Ars)

 

Related posts