Kamis, 12 Desember 19

Langkah Pramono Anung Dikritik Petinggi Partai KIH

Langkah Pramono Anung Dikritik Petinggi Partai KIH

Jakarta – Upaya yang dilakukan oleh politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung dalam menjalin komunikasi dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR, menuai kritik dari para pimpinan Koalisi Indonesia Habat (KIH). Pasalnya kesepakatan yang sudah diputuskan oleh Pramono dengan pihak KMP dinilai dilakukan secara sepihak.

Hal itu disampaikan oleh, Wakil Ketua Fraksi Nasional Demokrat Johnny G Plate. Menurutnya pada saat pertemuan para pimpinan KIH‎ di Rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan di forum tersebut, jika Pramono terlalu terburu-buru.

“‎Pramono telalu cepat menyampaikan ke publik,” kata Johnny yang mengaku ikut dalam pertemuan tersebut, Rabu (12/11/2014).

Demikian juga‎ dengan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, kata Johnny Wiranto juga mengaku tidak tahu ada kesepakatan tersebut. Demikian juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin juga mengakui hal yang sama. “Langkah Pramono itu di luar mandat dari kami,” katanya.

Johnny mengatakan, semua pimpinan partai KIH termasuk Ketua PPP, Romahurmuziy mengatahui adanya kesepakatan tersebut justru dari media, bukan dari dirinya secara langsung. Meski demikian, Johnny menegaskan tidak ada pimpinan partai yang marah terhadap Pramono atas keputusannya tersebut.

“Tak ada yang marah, tapi kalau ada miss di situ memang iya,” kata dia.

Sebelumnya diketahui, kubu KIH dan KMP telah sepakat menambah satu kursi pimpinan di semua AKD di DPR dengan cara merevisi tatib dan UU MD3. Dari kesepakatan tersebut, KIH akan diberi jatah 21 kursi pimpinan AKD di DPR. Revisi akan dilakukan setelah fraksi KIH menyerahkan susunan anggota di semua AKD.

Setelah itu, rencananya revisi itu akan ditetapkan di sidang paripurna yang rencananya digelar Kamis (13/11/2014). Namun, Partai Nasdem dan Partai Hanura yang tergabung dalam KIH menolak revisi tersebut, karena menganggap tidak sesuai dengan amanat undang-undang.

Dari informasi yang dihimpun sejauh ini recana KIH untuk merevisi Undang-Undang MD3 masih belum mencapai titik temu. Hal itu terjadi lantaran, mereka belum menentukan pasal apa saja yang perlu diubah.

“Pasal yang diubah akan dibicarakan lagi dengan Pak Hatta (Rajasa) dan Pak Idrus (Marham),” ujar Pramono.

Bagi sebagian pihak, UU MD3 ini dianggap hanya akan menguntungkan KMP, terutama dalam hal mendominasi kursi pemimpin DPR dan MPR. Selain itu, undang-undang tersebut juga dinilai memberikan kuasa berlebih terhadap anggota Dewan.

Kesepakatan ini dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing koalisi. KIH yang mengusung Joko Widodo diwakili Pramono Anung dan Olly Dondokambey dari PDIP. Sementara itu, KMP yang mengusung Prabowo diwakili Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dan politikus Golkar, Idrus Marham.

Related posts