Senin, 23 September 19

Langkah Nyata Khofifah Indar Parawansa di Awal Kepemimpinan

Langkah Nyata Khofifah Indar Parawansa di Awal Kepemimpinan
* Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya, Emil Elestianto Dardak. (Foto: Ist)

“Kita akan mulai melaksanakan pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) mulai tahun ajaran baru Juli 2019. SMA dan SMK Negeri sudah gratis semua. Tapi untuk yang swasta kita memberi subsidi”.

Khofifah Indar Parawansa kini menjadi pemimpin baru bagi Jawa Timur (Jatim). Mulai menjabat sejak Februari 2019, dia siap mengentaskan kemiskinan yang ada di wilayah tersebut. Bersama wakilnya, Emil Elestianto Dardak, dia menyiapkan beberapa program yang khusus dirancang untuk mengatasi tiga permasalahan utama di Jatim, yakni kemiskinan, ketimpangan sosial,dan pengangguran.

Salah satu program yang diusung Khofifah adalah ‘Jatim Sejahtera’ melalui PKH (Program Keluarga Harapan) Plus untuk membantu penduduk miskin di 10 kabupaten/kota dan disabilitas, lansia terlantar, dan perempuan kepala keluarga rentan. Program ini dibuat agar ke depannya masyarakat yang kurang beruntung mampu memiliki kehidupan lebih sejahtera.

Selain itu, di bidang ekonomi dia juga membuat program ‘Jatim Berdaya’. Program kerja yang satu ini diwujudkan dengan mendorong ekonomi masyarakat melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), koperasi, dan Program One Village One Product One Corporate & Agropolitan.

Pada awal kepemimpinannya, Khofifah ingin fokus untuk mengatasi masalah pembangunan di wilayah Jatim bagian selatan. Daerah tersebut dipilih, karena dinilai memiliki banyak potensi yang belum digarap secara serius. Pengembangan pembangunan yang akan dilakukan, di antaranya Jalur LintasSelatan dari Pacitan ke Banyuwangi, pengembangan Lingkar Wilis, koridor pesisir selatan Jatim, hingga pembangunan bandara di wilayah selatan Jatim.

Tidak hanya itu, satu bulan setelah dilantik Khofifah juga memastikan, dana untuk biaya operasional sekolah daerah (Bosda) khusus madrasah diniyah (Madin) akan dicairkan pada awal Maret 2019. Penyerahan tersebut dilakukan bersama-sama dengan empat bupati di tiap daerah di Madura.

Masih berhubungan dengan dunia pendidikan, Khofifah juga akan menggratiskan biaya SPP untuk tingkat SMA, SMK, dan MA, baik negeri maupun swasta. Biaya tersebut akan ditanggung pemerintah sesuai dengan nilai yang telah disepakati nantinya.

Hal tersebut sehubungan dengan perbedaan biaya SPP di setiap sekolah. Apabila tidak ditanggung seluruhnya oleh pemerintah, siswa hanya akan dibebankan sisa angka SPP.

“Kita akan mulai melaksanakan pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) mulai tahun ajaran baru Juli 2019. SMA dan SMK negeri sudah gratis semua. Tapi untuk yang swasta kita memberi subsidi,” kata Khofifah.

Ia mengatakan, adanya program TisTas tak lain adalah untuk mencapai tujuan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur yang saat ini posisi IPM Jatim terendah di pulau Jawa dan urutan ke 14 di Indonesia.

Khofifah juga memiliki program kerja yang dinamai CETTAR, yakni Cepat, Efektif, Tanggap, Transparansi, dan Responsif. Prinsip ini diharapkan mampu diemplementasikan oleh Pemprov Jatim selama lima tahun ke depan.

Tidak hanya dari segi pemerintah daerah, dia pun mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga persatuan dan kesatuan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah tersebut.

Untuk visi misi, Khofifah dan Emil memilih Nawabhakti Satya. Ini diarahkan demi terwujudnya Jatim yang mulia melalui pembangunan daya saing multisektoral dan multidimensi. Hadirnya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara adil dan merata juga harus dilaksanakan demi mewujudkan visi misi tersebut. Jika dirumuskan secara detail, prinsip tersebut terbagi menjadi sembilan bakti, yakni bakti Jatim sejahtera, Jatim sehat dan cerdas, Jatim kerja, Jatim akses, Jatim agro, Jatim berkah, Jatim berdaya, Jatim amanah, dan Jatim harmoni.

Pada awal Agustus 2019, Khofifah mengumumkan Jatim terlepas dari kategori daerah teringgal. Hal tersebut didasarkan keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 79 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 31 Juli 2019. Pada keputusan tersebut, diputuskan sebanyak 62 kabupaten tertinggal telah terentaskan pada tahun 2015-2019. Sebelumnya berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019, dinyatakan daerah tertinggal adalah daerah yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Mengumumkan hal tersebut, Khofifah turut memuji kinerja gubernur dan jajaran yang sebelumnya menjabat.

Memimpin daerah Jatim, segudang prestasi telah dikantongi oleh mantan Menteri Sosial yang satu ini. Sebut saja penghargaan yang didapat dalam acara Peringatan Hari Pers Nasional 2019 dan Hari Ulang Tahun ke-73 PWI Jatim. Dalam acara tersebut, Khofifah didapuk sebagai Tokoh Nasional yang berhasil melakukan pemberdayaan perempuan di Indonesia. (Indah Kurniasih)

 Artikel ini dalam versi cetak dimuat di Majalah Women’s Obsession Edisi Agustus 2019 dengan tema “17 Perempuan Tangguh 2019”

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.