Minggu, 24 Oktober 21

La Ode: Jokowi Perlu Hentikan Kriminalisasi KPK

La Ode: Jokowi Perlu Hentikan Kriminalisasi KPK

Jakarta, Obsessionnews – Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Ode Ida yang juga mantan aktivis, mengatakan untuk menghentikan kriminalisasi pihak Polri terahadap pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan atau pihak lain yang membela KPK serta penggiat lawan korupsi, maka sebenarnya sangat tidak sulit.

“Cukup dengan Presiden Jokowi panggil Pelaksana tugas (Plt) Kapolri dan seluruh jajaran petinggi lainnya, lalu instruksikan langsung pada Polri penghentian gerakan kriminalisasi itu,” tegas La Ode kepada Obsessionnews.com, Sabtu (7/3/2015).

Presiden adalah atasan langsung Polri, sehingga menurut La Ode, Jokowi juga bisa lokalisir persoalan dengan tak memberi peran sama sekali para jendral polisi yang diduga miliki rekening gendut, serta minta KPK untuk proses pengusutan mereka itu. Menurutnya, data PPATK yang sangat valid bisa dijadikan acuan utama untuk usut siapa-siapa saja oknum itu, di mana di antaranya dengan mudah dibaca di internet (google).

“Sebab diamnya presiden Jokowi menurutnya boleh jadi dianggap sebagai ‘setuju’ untuk mengejar, menangkap dan menghukum siapapun yang membela KPK atau mengusik para oknum jenderal polisi yang bermasalah itu. Pada saat yang sama para oknum perwira polisi yang bermasalah akan kian bersiul menikmati harta ilegalnya itu, seraya seolah-olah juga mau brantas korupsi,” tandasnya.

Ia mengungkapkan, dengan tetap diamnya Jokowi selama ini, korbannya sudah sangat nyata, yakni antara lain Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto dari KPK serta para pembela/pendukung KPK. ”KPK sendiri sudah cenderung dimandulkan, apalagi dengan manuver atau sikap Plt Ketuanya Taufiequrachman Ruki (TR). Sungguh memprihatinkan situasi ini. Bukankah Jokowi dan JK dipilih dan didukung oleh kekuatan rakyat yang sangat harapkan bangsa bebas dari cengkaraman para koruptor?” paparnya.

“Harusnya beliau menyadari bahwa ia memimpin negara ini di era reformasi, kendati barangkali beliau tak pernah terlibat turun ke jalan menumbangkan kekuasaan otoriter Orba. Jika presiden Jokowi tetap tak proaktif lakukan penghentian kriminalisasi, maka akan kian dinilai negatif oleh sebagian warga bangsa ini,” tutur La Ode.

Sehingga kondisi seperti ini, La Ode memprediksikan akan muncul  penilaian pertama, akan kian benarkan kritik yang menganggap bahwa terjadi defisit kepemimpinan pada figur presiden — seperti yang dikatakan Arbi Sanit. Kedua, akan muncul kesan bahwa Jokowi membela koruptor dan sekaligus membiarkan mereka terus bercokol di jabatan strategis — yang berarti membiarkan pejabat kotor berkuasa. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.