Rabu, 16 Oktober 19

Kurtubi Diusulkan Jadi Menteri ESDM

Kurtubi Diusulkan Jadi Menteri ESDM

Jakarta – Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap beberapa usulan dan hasil polling dari para relawan Jokowi-JK untuk posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta dengan tetap menghormati dan menghargai hak prerogratif Presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) yang dijamin konstitusi negara.

Para Pensiunan Pertamina yang bergabung dalam organisasi Solidartas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) yang telah menyampaikan usulan agar nama DR. H. Kurtubi, SE, MSp, MSc. yang Pengamat Minyak dan Gas Bumi (Migas) serta politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk menjadi Menteri ESDM dalam kabinet Jokowi-JK.

Usulan SKKP ini dikirimkan kepada pihak Presiden terpilih Jokowi dengan surat resmi, Jumat (5/9/2014), bernomor 05/KU.eSPeKaPe/IX/2014, melalui Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK, Rini Suwandi, Jl. Situbondo 10 Jakarta Pusat.

Ketua Umum SPKP, Binsar Effendi Hutarabat dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (6/9) menegaskan, pembangunan di sektor ESDM yang sekian lamanya memang dirundung keprihatinan, wajib dibenahi secara benar dan tepat, khususnya terkait sektor minyak dan gas bumi (migas). “Bagaimanapun mau dibilang tidak terbarukan dan akan habis dalam kurun waktu tertentu, yang namanya migas itu adalah ‘darahnya’ bangsa dan negara kita,” paparnya.

Belakangan, menurut Binsar yang Wakil Ketua Umum FKB KAPPI Angkatan 1966, malah Menteri ESDM Jero Wacik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan penyelewengan wewenang dan pemerasan yang tergolong tindak pidana korupsi.

Semua ini, lanjut Binsar, akibat dari tata kelola khusus di migas – baik di hulu, maupun di hilir – yang keliru dan salah kelola. “Di bidang migas ini, ironisnya hal tranparansi dan akuntabilitas tergolong sangat mahal. Menejemennya memang tertutup dan tabu untuk dibuka ke ruang publik. Maka isu mafia migas – baik di hulu maupun di hilir – sulit dibuktikan, kendati rakyat bisa merasakan dari akibatnya isu mafia migas tersebut,” tuturnya.

Mengingat masyarakat luas diharapkan memberikan masukan nama-nama kandidat menteri kepada Presiden-Wakil Presiden Terpilih 2014-2019, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Langkah ini diambil menurut Jokowi, Kamis (24 Juli 2014) malam, agar rakyat turut berperan dalam terbentuknya kabinet profesional. Juga biar lebih cepat terbentuk, agar langsung bisa bekerja pada 20 Oktober 2014.

“Maka kami, pensiunan Pertamina yang berhimpun di eSPeKaPe, menyampaikan usulan agar nama Bung Kurtubi menjadi Menteri ESDM kepada Presiden terpilih Jokowi lewat Kantor Transisi Jokowi-JK. Sebagai sesama mantan orang Pertamina, kami tahu persis integritas Bung Kurtubi,” tandas Binsar.

Kurtubi yang saat ini menjadi politisi Partai NasDem, jika setamatnya Kurtubi di FE-UI, ia bekerja di Pertamina. Dari Pertamina, ia kemudian mendapat beasiswa untuk mengambil Master bidang Ekonomi Mineral di Colorado School Of Mines, Amerika Serikat dan melanjutkan sampai mendapat gelar Doktor. Ketika menempuh pendidikan, ia terpilih melalui kampusnya untuk mengikuti pertukaran mahasiswa ke Institute Francaise Du Petrole Prancis.

Kurtubi sudah banyak “malang melintang” di dunia migas, lanjut Binsar Effendi, baik sebagai dosen, pengamat dan penulis di beberapa mass-media dalam dan luar negeri. Semasa bekerja di Pertamina, ia sempat “diasingkan” karena gagasan dan tindakannya yang sering menentang kebijaksanaan pemerintah, namun Kurtubi yakin langkah yang ditempuhnya berada di jalan yang benar, bahwa pengelolaan migas harus ditujukan buat sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Sebab prinsip Bung Kurtubi ini, kekayaan alam mesti dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan oleh sekelompok orang apalagi oleh orang asing. Selama ini Indonesia sudah salah dalam tata kelola migas, diantaranya dalam pola kontrak, hingga menimbulkan kerugian besar bagi Negara,” ungkap Binsar yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM).

Namun dalam visi, lanjutnya, Kurtubi mendambakan Indonesia sebagai negara adidaya yang maju, sejahtera, adil, aman dan di hormati bangsa-bangsa lain. Dengan misi yang dipegangnya, adalah terwujudnya perubahan tata kelola sumber daya alam, khususnya migas, energi dan mineral agar sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Untuk itu Bung Kurtubi akan memperjuangkan kekayaan alam migas, energi dan mineral dikuasai dan dimiliki oleh negara melalui perusahaan negara, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sampai double digit,” tegas Binsar.

Visi, misi dan figth spirit DR. Kurtubi bagi SPKP, diyakini akan sangat membantu pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-JK, dari tata kelola migas yang semrawut menjadi lebih baik. “Termasuk kemampuan DR. Kurtubi untuk mengurangi penguasaan migas dari dominasi asing dan atas profesionalnya, diyakini juga akan berkemampuan untuk membasmi mafia migas, energi dan mineral,” jelas Binsar yang juga Panglima Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK). (Ars)

 

Related posts