Jakarta – Kurikulum 2013 yang secara serentak diberlakukan mulai tahun ajaran 2014/2015 di semua jenjang sekolah mulai dasar hingga menengah ini dinilai terlalu dipaksakan untuk diterapkan. Berbagai masalah muncul ketika banyak sekolah mengeluh karena belum tersedianya buku paket untuk murid maupun pegangan guru.
“Masalah lainnya adalah minimnya kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum ini karena banyak guru yang belum mendapat pelatihan,” ujar anggota Badan Pekerja ICW, Jimmy Paat melalui siaran persnya, Kamis (28/8/2014).
ICW telah melakukan pemantauan di Jakarta selama 3 minggu pertama sejak kurikulum ini diterapkan. Dari pemantauan tersebut, diperoleh beberapa temuan. Pertama, Buku pelajaran siswa belum tersedia seluruhnya terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD dan SMP). Akibatnya, murid dan orang tua murid menggandakan buku melalui fotokopi, membeli di toko buku, atau mengunduh dari internet.
Kedua, orang tua dan murid harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan bahan kurikulum 2013. Pihak sekolah tidak bersedia membayar biaya unduh, print, fotocopy atau pembelian buku di toko buku dengan alasan bahwa dana BOS terbatas dan hanya untuk membayar buku yang telah dipesan oleh sekolah.
“Pertanyaanya, siapa yang akan menanggung biaya yang terlanjur digunakan oleh orang tua murid untuk pengadaan materi pelajaran kurikulum 2013 tersebut?,” katanya.
Ketiga, kata Jimmy, sebagian besar guru belum mendapatkan training kurikulum 2013. Sebagian kecil lainnya sudah mengikuti paling sedikit selama 2 hari dan paling banyak 1 minggu. Meski yakin bisa mengajarkan materi pelajaran sebagaimana mengajar saat kurikulum sebelumnya, akan tetapi menurutnya guru merasa belum cukup mendapatkan materi kurikulum 2013 seutuhnya.
“Kualitas belajar mengajar di sekolah dikhawatirkan semakin rendah karena guru tidak menguasai materi kurikulum 2013 sepenuhnya,” tambah Jimmy.
Lalu, Keempat, guru mengeluhkan metode penilaian siswa yang dianggap memberatkan. Guru membuat penilaian dibuat dalam bentuk narasi untuk setiap siswa. Hal ini dianggap bisa bermasalah terutama bagi guru yang mengelola murid dalam jumlah besar seperti di tingkat SMP.
“Seorang guru harus menilai 200-an murid secara naratif padahal mengenal nama mereka saja selama tahun ajaran belum tentu bisa mereka lakukan. Guru hanya mampu mengingat murid yang menonjol dan menarik perhatiannya,” tutur dia.
Terakhir, murid SMA hanya disediakan buku teks untuk mata pelajaran wajib sedangkan untuk penjurusan ditanggung oleh siswa itu sendiri. Dengan demikian, buku kurikulum 2013 tidak gratis sepenuhnya.
ICW menilai, kekacauan penerapan kurikulum 2013 adalah bentuk kelalaian pemerintah dalam menunaikan kewajibannya untuk menyediakan pendidikan bermutu. Akibatnya, hak murid dan guru atas pendidikan bermutu tersebut terancam.
Menyikapi hal itu, maka ICW merekomendasikan untuk menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 dan kembali ke kurikulum 2006 atau KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). (Has)
