Untuk mengurangi utang luar negeri yang dilakukan rezim sebelumnya, kini Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad melakukan pemangkasan gaji anggota kabinet Malaysia, bukan menaikkan pajak rakyat ataupun pencabutan subsidi.
Sejumlah pihak memandang langkah PM Mahathir pada Rabu (23/5), memotong gaji dirinya, wakilnya dan para menteri kabinet sebesar 10% akan diikuti sejumlah kebijakan lain, tetapi hal ini tidak akan menyelesaikan masalah keuangan negara karena hanya bersifat simbolis.
“Mereka tidak akan terus memotong gaji-gaji pekerja-pekerja kerajaan (pemerintah)yang di bawah, serta merta. Saya yakin kerajaan yang ada hari ini akan memotongkan belanjawan setiap kementerian-kementerian yang mungkin telah melakukan pembaziran seperti membeli makanan yang terlalu banyak atau membuat meeting yang menggunakan cost yang terlalu tinggi.
“Jika itu tidak cukup maka ia akan sampai suatu tahap di mana terpaksa memotong gaji-gaji pekerja kerajaan,” kata Adli Amirullah, pengamat ekonomi dari IDEAS (Institute for Democracy and Economic Affairs).
Mahathir mengatakan sejumlah kebijakan penghematan ini untuk mengatasi hutang negara sebesar satu triliun ringgit atau Rp3.563 triliun, sekitar 65% dari PDB.
Berdasarkan belanja negara pada tahun 2018, IDEAS menyatakan belanja operasi (operating expenditure) Malaysia memang lebih besar jumlahnya daripada pembelanjaan untuk tujuan pembangungan (development expenditure).
Tetapi apakah para pejabat lain akan siap menerima pemangkasan gaji, biaya rapat, makanan dan lain-lain terkait dengan pekerjaaan mereka?
Profesor P. Ramasamy, wakil menteri besar Negara Bagian Penang mengatakan kebijakan yang bersifat simbolis ini janganlah di besar-besarkan, dikait-kaitkan dengan pemotongan gaji pejabat pemerintah di bawahnya.
“Anda jangan besar-besarkan isu pemotongan gaji. Ini bukan issue besar, ini simbolik supaya kita ini jimat (hemat) cermat, itu saja. Pemotongan gaji ini bukannya pemotongan gaji sampai 50%, 60%, ini 10% saja.
“Ini bermakna bahwa Dr Mahathir mengatakan bahwa rakyat Malaysia ini kita perlu hemat, sebab negara ini mengalami keadaan utang yang begitu besar,” kata Ramasamy yang sebelumnya adalah dosen politik Universitas Nasional Malaysia.
Selain mengurangi belanja negara, Mahathir juga menutup sejumlah jabatan yang tumpang-tindih, lewat penyatuan, penutupan atau tetap pada struktur sebelumnya.
Dia juga mengatakan proyek-proyek mahal yang dijalankan oleh pendahulunya, Najib Razak, juga akan dipangkas. Di antaranya adalah megaproyek pembangunan jalur kereta cepat Kuala Lumpur – Singapura.
Biaya hidup akan terjangkau?
Salah satu penyebab dikeluarkannya kebijakan pemotongan gaji adalah karena rakyat Malaysia semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok, BBM, perumahan, pendidikan dan lain sebagainya.
Penduduk masih menunggu apakah pasar akan bereaksi positif terhadap kebijakan pemerintahan koalisi Pakatan Harapan dalam bentuk penurunan harga barang, misalnya.
“Antara tindakan yang dibuat oleh kabinet yang baru ini, menghapuskan GST(pajak barang dan jasa) misalnya, sepatutnya dalam tempo yang tertentu akan dapat, sedikitnya mengurangkan harga barang di pasaran. Itu yang diharapkan. Dan rakyat sekarang ini sedang menunggu-nunggu bagaimana, ataupun reaksi pasar kepada tindakan-tindakan drastis yang tadi diambil oleh kerajaan yang baru ini,” kata Profesor Zaid Ahmad, pengajar kenegaraan di Universitas Putra Malaysia.
Mahathir menghapus pajak barang dan jasa (Goods and Services Tax/GST) yang tahun ini mendatangkan pendapatan sekitar US$11,05 miliar atau Rp163 triliun ke kas pemerintah dan menerapkan kembali subsidi bahan bakar minyak di tengah kenaikan harga minyak dunia.
“Ini adalah salah satu priority kepada kerajaan baru bahwa mereka perlu kurangkan cost cara hidup. Dan bagaimana mereka ingin mengurangkan cost cara hidup? Tentulah dengan subsidi dan juga bantuan daripada kerajaan.
“Dalam tahun-tahun yang akan datang kerajaan tak akan sewenang-wenang menarik subsidi, karena jika mereka menarik subsidi mereka telah mengecewakan rakyat, karena itulah antara sebab utama rakyat memilih Pakatan Harapan,” kata Adli Amirullah. (bbc.com/indonesia)
Kabinet pemerintahan Malaysia:
Perdana Menteri
1. Tun Dr Mahathir bin Mohamad (Bersatu – Langkawi)
Wakil Perdana Menteri
2. Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail (PKR – Pandan)
PPBM:
3. Menteri Dalam Negeri: Tan Sri Muhyiddin bin Yassin
4. Menteri Pendidikan: Dr Maszlee Malik
5. Menteri Pembangunan Luar Bandar: Puan Rina Harun
PKR:
6. Menteri Wanita dan Pembangunan Keluarga:
Datuk Seri Dr Wan Azizah binti Wan Ismail
7. Menteri Perekonomian: Dato Seri Mohamed Azmin bin Ali
8. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan: Puan Zuraida Kamaruddin
DAP:
9. Menteri Keuangan: Lim Guan Eng
10. Menteri Transportasi: Anthony Loke Siew Fook
11. Menteri Komunikasi dan Multimedia: Gobind Singh Deo
12. Menteri Tenaga Kerja: Kulasegaran s/o V. Murugeson
Amanah:
13. Menteri Pertahanan: Haji Mohamad bin Sabu
14. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani: Haji Salahuddin Ayub
15. Menteri Kesehatan: Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad
