Kendari, Obsessionnews.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memfokuskan terhadap pengendalian banjir dan pemulihan konektivitas pascabanjir yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada awal Juni 2019. Penanganan yang dilakukan terbagi menjadi penanganan bersifat jangka pendek dan jangka panjang.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berada di Bendung Wawotobi, Kabupaten Konawe, Sultra, Kamis (20/6/2019), bersama para anggota Komisi V DPR RI sebagai tindaklanjut hasil Raker DPR untuk bisa melihat secara langsung penanganan dan respons atas kejadian banjir. Turut hadir Gubernur Sultra Ali Mazi dan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Ridwan Bae.
“Banjir yang terjadi di Sultra merupakan banjir dengan periode ulang 100 tahunan dan belum pernah terjadi di Sultra,” kata Basuki di Bendung Wawotobi.
Dikutip obsessionnews.com dari keterangan tertulis Kementerian PUPR, Jumat (21/6), disebutkan
lokasi yang dikunjungi adalah SMA Negeri 1 Pondidaha yang menjadi tempat pengungsi, posko kesehatan, gudang logistik bantuan. Di lokasi tersebut Basuki dan anggota Komisi V DPR menyerahkan bantuan berupa makanan, minuman, alas tidur, dan pakaian. Rombongan kemudian mengunjungi kawasan terdampak banjir dan Bendung Wawotobi di Kabupaten Konawe.
Untuk pengendalian daya rusak air jangka pendek, Menteri Basuki mengatakan akan memperbaiki tanggul sungai yang rusak dan membangun tanggul untuk melindungi kawasan permukiman dari limpasan air sungai.
Selain itu dilakukan penanganan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Konaweha dan Wanggu.
Untuk jangka panjang, risiko banjir di Sultra akan berkurang dengan dibangunnya tiga bendungan oleh Kementerian PUPR. Bendungan pertama kini dalam tahap konstruksi, yakni Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur dengan kapasitas 45,9 juta m3, dengan progres fisik mencapai 50% dan akan rampung tahun 2020.
Kedua, Bendungan Ameroro dengan kapasitas tampung 55,1 juta m3 di Kabupaten Konawe akan segera ditender pada tahun 2019 ini.
Kemudian pada 2020 akan disiapkan pembangunan bendungan dengan kapasitas yang jauh lebih besar, yakni Bendungan Pelosika yang berkapasitas 822 juta m3 dengan membendung Sungai Konawe.
“Apabila tiga bendungan tersebut selesai tugas kita mengatasi banjir akan lebih ringan. Kita akan tambahkan dengan membuat tanggul sungai karena seperti kita saksikan tadi, posisi jalan sudah di bawah sungai sehingga perlu dilindungi dengan tanggul,” ujar Basuki.
Memulihkan Konektivitas
Untuk memulihkan konektivitas, Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XXI Kendari Sultra telah melakukan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak serta pembersihan kota. Sebanyak empat jembatan rusak yakni Jembatan Asera atau Lasolo, Woimendaa, Baeni II, dan Ameroro/Rahabangga telah dilakukan perbaikan dan kini sudah bisa dilintasi kendaraan. Kerusakan jembatan umumnya karena oprit jembatan tergerus oleh debris banjir.
Kementerian PUPR juga telah melakukan mobilisasi rangka Jembatan Bailey yang ada gudang peralatan di Citeureup, Bogor untuk dikirimkan ke Sultra.
Basuki mengatakan, untuk Jembatan Ameroro/Rahabangga yang berada di hulu Bendung Wawotobi akan dilakukan pelebaran minimal sama dengan lebar bendung.
“Pembangunannya akan menggunakan pola design and build, sehingga diharapkan bisa ditender tahun ini dan bisa rampung lebih cepat. Upaya yang dilakukan Kementerian PUPR pasti sesuai dengan arahan dan izin dari Komisi V DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian PUPR, “ tandasnya.
Sementara itu Ridwan Bae mengatakan, Komisi V DPR berharap banjir di Sultra ini bisa segera teratasi.
“Saya berterima kasih kepada Menteri PUPR dan jajarannya, yang betul-betul perhatian. Setelah kita mengadakan Rapat Kerja, beliau (Menteri Basuki) kini bersama kami di sini (Sultra). Oleh karena itu langkah-langkah yang diceritakan oleh Menteri PUPR tadi merupakan langkah konkret,” tegas Ridwan.
Turut mendampingi Menteri Basuki adalah Dirjen SDA Hari Suprayogi, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Sesditjen Cipta Karya T. Iskandar, Direktur Sungai dan Pantai Jarot Widyoko, Kepala BWS Sulawesi IV Kendari Haeruddin, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XXI Kendari Yohanis Tulak Todingrara, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara Mustaba dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (arh)
