Jumat, 7 Agustus 20

KUR dan Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Nasional

KUR dan Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Nasional
* Usaha kecil yang dibiayai KUR.

Jakarta, Obsessionnews.com – Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (klaster 3). Klaster ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.

KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) di bidang usaha produktif dan  layak (feasible), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum bankable).

Kinerja KUR telah memberikan warna tersendiri bagi penyaluran kredit perbankan nasional. Meskipun kinerja kredit perbankan belum tumbuh dengan subur. Menurut Statistik Perbankan Indonesia yang tercatat pada Desember 2016, kredit hanya mengalami pertumbuhan 7,87 persen (yoy) atau turun dari 8,46 persen pada November 2016.

Untuk mendongkrak peningkatan kredit UMKM, pemerintah kembali membuka keran penyaluran KUR Rp 100 triliun 2016, kemudian menjadi Rp 110 triliun pada 2017. Bahkan, pemerintah telah memangkas suku bunga KUR dari 22 persen menjadi 12 persen pada 2015 dan menjadi 9 persen pada 2016, serta 7 persen pada 2017.

Harus diakui bahwa KUR telah memberikan insentif bagi pelaku UMKM. Karena memang lahirnya KUR bertujuan untuk meningkatkan akses pada sumber pembiayaan dengan memberikan penjaminan kredit bagi pelaku UMKM melalui KUR.

Pemerintah bertekad agar KUR menjadi salah satu pilar kokoh dalam menyuburkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target 5,1 persen pada 2017. Ini tidak berlebihan mengingat UMKM telah membuktikan diri menjadi penopang ekonomi nasional ketika krisis melanda Indonesia pada 1997/1998.

Bahkan KUR dengan suku bunga 9 persen telah meningkatkan daya beli masyarakat, terutama menengah ke bawah yang sedang kembang kempis. Apalagi ketika suku bunga diturunkan menjadi 7 persen pada tahun ini.

Dengan bahasa sederhana bahwa dengan suku bunga kredit yang makin terjangkau (affordable) sektor riil sehingga roda sektor riil akan kian kencang bergerak. Gerak sektor riil dan optimisme inilah yang sangat diharapkan dapat menyuburkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR, mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan KUMKM, meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan KUMKM kepada Lembaga Keuangan, sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Ada tiga (3) pilar penting dalam pelaksanaan program ini. Pertama adalah pemerintah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Teknis. Kedua, lembaga penjaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Ketiga, perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada KUMKM.

Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya.

KUMKM bisa mendapatkan KUR dengan cara mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan melampiri dokumen seperti legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan dansebagainya. Bank analisa kelayakan usaha KUMKM berdasarkan permohonan KUMKM tersebut.

Apabila menurut Bank usaha KUMKM layak maka Bank menyetujui permohonan KUR. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank. Bank dan KUMKM menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan. KUMKM wajib membayar kewajiban pengembalian KUR kepada Bank sampai lunas.

Perlu dipahami bahwa uang KUR bukanlah dana dari pemerintah melainkan dana dari pihak perbankan, sehingga disalurkan melalui mekanisme perbankan dan juga harus dikembalikan sesuai ketentuan dari pihak perbankan.

Sumber dana penyaluran KUR adalah 100 persen bersumber dari dana Bank Pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito.

Jangan lupa bahwa bank pelaksana KUR wajib mengerek kualitas kredit untu menekan angka kredit bermasalah (non performing loan atau NPL). Makin tinggi NPL akan membuat makin tinggi cadangan kredit macet. Pada gilirannya, cadangan akan menggerus pendapatan yang akhirnya akan menekan laba tahunan.

Rangkaian sebab akibat inilah yang wajib menjadi peringatan dini bagi bank nasional untuk mengerek kewaspadaan, meskipun dapat dipastikan NPL masih di bawah ambang batas 2,93 persen (gross) dan 1,2 persen (net).

Oleh sebab itu, bank pelaksana mau tak mau harus melipatgandakan penerapan manajemen risiko kredit. Hal itu dapat dijalankan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dalam memantau potensi risiko NPL.

Perlu juga diciptakan suatu aplikasi yang mampu mendeteksi potensi risiko kredit bermasalah setiap saat (online). Kalau hanya mengandalkan jumlah penagih di lapangan, itu justru akan menaikkan biaya operasional. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.