Rabu, 21 April 21

Kunjungi PNT Serang, Ketum GPHN RI: Peradilan Sesat Menghantui Kasus bjb Cabang Tangerang

Kunjungi PNT Serang, Ketum GPHN RI: Peradilan Sesat Menghantui Kasus bjb Cabang Tangerang
* Ketua Umum Lsm GPHN RI, Madun Hariyadi bersama Tim kunjungi Pengadilan Negeri Tipikor Serang. (Foto: Ng)

Serang, Obsessionnews – Lembaga Swadaya Masyarakat GPHN RI Selasa (3/3/2021) mendatangi Pengadilan Negeri Tipikor Serang, Tujuannya untuk berkordinasi terkait temuanya dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit fiktif Bank BJB Cabang tangerang.

Ketua Umum GPHN RI Madun hariyadi mengatakan, kedatangan kami ke Pengadilan Tipikor Serang ini untuk mengemukakan kebenaran di hadapan Publik berdasarkan data dan fakta terkait adanya dugaan kesalahan fatal dalam proses hukum kasus Kredit macet Bank BJB Cabang tangerang yang akad kreditnya terjadi tahun 2015.

“Tentunya Bank bjb Cabang Tangerang sudah melakukan upaya sita jaminan untuk di lelang di tahun 2016 atau melakukan gugatan secara perdata kepada Debitur,
Akan tetapi di tahun 2021 mengenai kredit macet ini di ekspose oleh pihak Kejati Banten menjadi kasus tindak pidana korupsi tanpa ada penjelasan Kapan temuan kejati banten ini di gelar, di mana gelar perkaranya, siapa saja yang hadir dalam gelar perkara tersebut, apa bunyi pendapat dari gelar perkara tersebut, siapa yang menyampaikan pendapat tersebut”, kata Madun kepada pewarta di Pengadilan Negeri Tipikor Serang.

Lanjut Madun, Kami (GPHN RI) mendapat informasi dan data adanya saksi Ibu Djuanningsih dan Suaminya Djodi setiawan yang merasa terlukai rasa keadilanya karena Uangnya sebesar 2,3 miliyar turut di sita, padahal uang tersebut bukan hasil dari tindak pidana.

Lebih kaget lagi, kata Madun, setelah bertemu dengan Humas Pengadilan Tipikor Serang yang menunjukan penyitaan uang tersebut satu register dengan sitaan milik para tersangka Dera (Debitur dan Kunto (mantan kepala cabang bjb Cabang Tangerang) yang sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, terangnya.

“Kehadiran kami hanya bertujuan untuk meluruskan agar tidak terjadi peradilan sesat yang keputusanya menyesatkan dan melanggar hak asasi manusia”, papar Ketum GPHN RI.

Madun menjelaskan, para saksi yang seharusnya mendapat perlindungan justru merasa terdzolimi karena harta benda miliknya harus di sita guna menutupi kerugian negara yang seharusnya di tanggung oleh para tersangka yang sudah terbukti melakukan Perbuatan Melawan hukum.

Menurut Ketum GPHN RI, Pasangan suami istri Djuanningsih dan Djodi setiawan juga merasa sudah di tipu oleh kedua tersangka tersebut karena sertifikat dan uangnya sudah banyak di pinjam oleh para tersangka.

Madun Hariyadi berharap mengemukakan kebenaran ini agar hakim yang mulia bisa memberikan keadilan kepada Ibu Djuanningsih dan Bpk Djodi setiawan,
dan menghukum seberat beratnya terhadap para tersangka yang sudah merugikan keuangan negara.

Kami LSM GPHN RI dan kawan-kawan Lembaga Bantuan Hukum beserta awak media akan mengawal terus proses hukum kasus bjb ini.

Selain itu, Madun mengatakan akan berkordinasi dengan Menkopolhukam, Komisi Yudisial, Ombusman RI,Komnas Ham, juga akan meminta kepada KPK RI untuk melakukan Supervisi agar proses hukum ini bisa berjalan dengan obyektif dan memberikan keadilan. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.