Jumat, 22 Oktober 21

Kudeta Militer Myanmar, Tentara Dapat Jatah 25% Kursi DPR dan Jabatan Menteri

Kudeta Militer Myanmar, Tentara Dapat Jatah 25% Kursi DPR dan Jabatan Menteri
* Kondisi saat setelah kudeta militer di Myanmar. (Tangkapan layar YouTube)

Kudeta Myanmar:di Militer secara otomatis tentara mendapat jatah di parlemen (DPR) dan sejumlah jabatan menteri penting di kabinet, mengapa melakukan perebutan kekuasaan?

Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan pada Senin (1/2/2021), satu dekade sesudah setuju menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.

Kudeta ini menimbulkan ketakutan luar biasa di seluruh negeri karena sebelumnya diperintah rezim militer opresif selama hampir 50 tahun, sebelum beralih menuju pemerintahan demokratis pada tahun 2011.

 

Penangkapan Aung San Suu Kyi dan banyak politikus lainnya pada Senin (1/2) dini hari, mengingatkan banyak orang akan hari-hari di masa lalu yang diharapkan sudah benar-benar berlalu.

Selama lima tahun terakhir, Suu Kyi dan partainya yang sebelumnya sempat dilarang Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) berkuasa sesudah menang pemilu tahun 2015, pemilu paling bebas dan paling adil selama 25 tahun. Pada Senin pagi (1/2), NLD semestinya resmi memulai memerintah untuk periode kedua.

Namun di balik layar, militer tetap punya cengkeraman kuat di Myanmar (yang juga dikenal dengan nama Burma), berkat konstitusi yang menjamin bahwa militer mendapat alokasi 25% kursi parlemen dan juga sejumlah kementerian penting.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa militer perlu merebut kekuasaan sekarang – dan apa yang akan terjadi sesudahnya?

Tuduhan kecurangan ‘ala Trump’

Pemilihan waktu kudeta ini dapat dengan mudah dipahami, seperti dilaporkan oleh wartawan BBC untuk Asia Tenggara Jonathan Head: Senin pagi seharusnya menjadi sidang pertama parlemen dan sejatinya juga mengesahkan hasil parlemen. Ini sekarang tidak terjadi.

Pemilu pada November lalu dimenangkan oleh NLD yang memperoleh lebih dari 80% suara. Partai pimpinan Aung San Suu Kyi itu tetap sangat populer di masyarakat meskipun menghadapi tudingan genosida terhadap warga Muslim Rohingya di sana.

Oposisi dukungan militer tiba-tiba mengeluarkan tuduhan adanya kecurangan pemilu. Tuduhan itu diulangi lagi dalam pernyataan tertulis yang diteken dan dirilis oleh penjabat presiden baru. Tuduhan kecurangan dijadikan landasan untuk menerapkan keadaan darurat selama satu tahun.

“Komisi Pemilihan Umum gagal menyelesaikan ketidakberesan daftar pemilih dalam pemilu multipartai yang digelar pada tanggal 8 November,” tulis Myint Swe, purnawirawan jenderal yang juga pernah menjadi wakil presiden.

Namun tuduhan itu tidak didukung dengan bukti kuat.

“Jelas Aung San Suu Kyi menang signifikan dalam pemilu,” kata Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch (HRW) Asia, kepada BBC.

“Muncul tuduhan adanya kecurangan pemilu. Ini mirip dengan Trumpisme – semua tuduhan kecurangan tanpa bukti.”

Sekali pun demikian, Robertson menyebut perebutan kekuasaan itu “tak dapat dipahami”.

“Apakah pemilu berarti kehilangan kekuasaan? Jawabannya tidak.” (Red)

Sumber: BBC News

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.