Kamis, 21 Oktober 21

Kubu Romy Takut Pilkada Serentak Diundur

Kubu Romy Takut Pilkada Serentak Diundur

Jakarta – Ketua Umum PPP versi Surabaya, Muhammad Romahurmuziy (Romy) mengatakan diawal 2016 banyak Pilkada serentak di 304 daerah yang sudah selesai. Dia meminta agar pilkada dilaksanakan secepatnya, pada tahun 2015 ini.

“Pada dasarnya karena sudah menjadi komit bersama pilkada 2015 maka sebaiknya memang harus di 2015,” ujar Romy di KPU Pusat, Jakarta, Selasa (27/1/2015)

Hal tersebut terlihat PPP kubu Romy seakan -akan meminta kepada KPU agar Pilkada serentak dilaksanakan ditahun 2015 ini. Sedangkan kajian terhadap Perppu nomor 1 dan 2 masih harus ada revisi antara Komisi II DPR dengan Pemerintah ( Kemendagri).

Romy juga mengatakan, paling pas 2015 pelaksanaan pilkada serentak, hanya saja KPU masih menyampaikan pertimbangan secara teknis. Apalagi PPP didalam pilkada ini menyusun dan menominasikan kader-kader partai jadi lebih baik.

Sementara itu hal yang berbeda disampaikan oleh Ketua Umum PPP versi Jakarta, Djon Faridz menyampaikan dari hasil pertemuan KPU dengan dirinya mengatakan, pengajukan surat resmi pada KPU untuk membuat kajian hukum mengenai porses pilkada.

“Supaya PPP yang sah itulah yang berhak mengikuti pilkda. jadi masih ada tahapan  berikut, kami minta pendapat hukum. melakukan kajian hukum bersama. nanti akan kita tentukan bersama KPU dan PPP,” ujarnya beberapa waktu yang lalu di KPU Pusat.

Dia mengakui, kubunya lah yang sah untuk mengikuti Pilkada, tanpa harus menunggu putusan pengadilan. “Tanpa menunggu. kan sudah bisa dilihat SK Menkumham, oleh PTUN dinyatakan sudah tidak berlaku dan belum mempunyai keabsahan hukum sampai dengan PTUN memutuskan keputusan akhir,” jelas Djon Faridz.

Ketika ditanya kubu lain (PPP Romy) menolak bahwa kepengurusan Romy lah yang sah dalam Pilkada ini ,Djon Faridz mengibaratkan al kisah anak dengan orang tuanya.

“Beliau menolak. pasti  samalah dengan anak kita. Kalau anak kita itu kita tegur pasti membela diri. tapi pembelaan itu bukan berarti itu sudah benar. belum,  bapak anak masih berunding,” katanya.

“Dengan adanya putusan sela yang menyatakan anak kita yang nomor satu tidak boleh lagi atau tidak dinyatakan oleh ortu bahwa apa yang diperbuat itu belum sah sampai dengan ada keputusan. Artinya apa yang diajukan oleh si anak belum memiliki legalitas hukum,” tambahnya. (Pur)

Related posts