Jumat, 17 September 21

Kubu Ical, Yang Penting Sepakat Dulu Islah

Kubu Ical, Yang Penting Sepakat Dulu Islah

Jakarta, Obsessionnews – Ketua DPP Partai Golkar dari kubu Aburizal Bakrie, Tantowi Yahya meminta kepada Partai Golkar kubu Agung Laksono untuk mengedepankan kepentingan bersama agar Partai Golkar bisa mengikuti Pilkada dengan cara melakukan islah.

Menurutnya, tidak perlu kedua kubu saling ngotot memperdebatkan kepengurusan mana yang pantas untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pilkada. Sebab, persoalan itu sifatnya teknis yang terpenting Partai Golkar bisa ikut Pilkada.

“Teknis itu kan will follow apabila sudah terjadi kesepakatan. Ini islah politik dalam rangka menyelamatkan kader-kader itu‎. Menurut saya itu yang perlu dikedepankan,” ujar Tantowi di DPR, Senin (25/5/2015).

Anggota Komisi I itu juga meminta, kubu Agung Laksono tidak perlu bersikeras mengunakan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendaftar ke KPU. Karena SK tersebut sudah dibatalkan dengan adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan kubu Aburizal.

“Jangan terburu-buru dengan mengunakan SK, yang penting kita Islah dulu,” tuturnya.

Tantowi menambahkan, bila kedua kubu sudah sepakat, nantinya pihaknya juga akan meminta kepada politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla agar mau mempertemukan Aburizal dengan Agung Laksono. Guna membicarakan keikutsertaan Golkar dalam Pilkada.

Dibalik itu semua, Tantowi tidak ingin ajakan Islah yang ditawarkan oleh kubu Aburizal selalu dicurigai oleh kubu Agung Laksono. Dengan seolah-olah dianggap ingin memaksakan diri agar kubu Agung mau mengakui kepengurusan Aburizal‎. Ia mengaku, tidak membicarakan mana yang kalah mana yang menang.

Terkait ajakan islah itu kubu Agung sebelumnya sudah mempertanyakan maksud kubu Aburizal yang tiba-tiba mewacanakan untuk islah setelah dirinya merasa menang di PTUN. Padahal, putusan di PTUN belum final, dan belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Terlebih, kubu Agung sudah mengajukan banding, dengan begitu maka putusan PTUN dianggap sudah tidak berlaku lagi. Dan KPU tetap akan mengakui SK Menkumham yang telah mengesahkan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan ‎Agung Laksono.

“Ini aneh, kalau mau ngajak islah kenapa tidak dari baru sekarang. Dulu ditawari islah nggak mau. Minta diselesaikan lewat pengadilan,” ujar Ketua DPP Partai Golkar Munas Ancol, Yorrys Raweyai. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.