Kamis, 9 Desember 21

Kubu Ical: Sinyal Ketua KPU Bukan Pertanda Golkar Kiamat

Kubu Ical: Sinyal Ketua KPU Bukan Pertanda Golkar Kiamat

Jakarta, Obsessionnews – Konflik dualisme kepengurusan Partai Golkar dan PPP tiba-‎tiba membuat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik memberi signal mengingatkan kedua parpol itu terancam tak bisa ikut Pilkada.

“Kalau masih bersengketa belum ada kekuatan hukum tetap, maka dilihat isi. Kalau (pengadilan) menunda pemberlakuan SK Menkum HAM, maka tidak satupun yang berhak mewakili partai itu,” kata Husni di kantornya, Kamis (9/4) lalu.

Husni mengatakan, terhadap parpol yang bersengketa tersebut, KPU akan merujuk pada kepengurusan yang disahkan secara inkrah oleh pengadilan. Jika masih bersengketa alias belum inkrah, KPU tak akan menerima pencalonannya.

Pernyataan Ketua KPU ini mendapat tanggapan dari Politisi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Bambang Soesatyo yang juga Anggota Komisi III DPR RI bidang Hukum. “Bagi kami, signal ketua KPU itu bukanlah pertanda kiamat. Walaupun kita belum tahu penzoliman pemerintah ini, baik terhadap Golkar maupun PPP akan berakhir sampai kapan,” sorot Bambang dalam pesan BBM-nya kepada Obsessionnews,  Minggu (12/4/2015).

“Golkar tidak perlu panik. Kita tunggu saja perkembangan keputusan pengadilan sampai batas waktu pendaftaran. Belanda masih jauh kok. Kisruh ini kan memang yang dikehendaki pemerintah lewat intervensi yang dlakukan Menkumham,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Menurut Bambang, sudah menjadi rahasia umum dan terkuak  secara telanjang di publik bahwa Pemerintah atau penguasa telah memanfaatkan konflik  internal parpol (Golkar dan PPP) untuk kepentinggannya sendiri. “Yakni, menjaga kekuasaan agar tidak terganggu, khususnya di parlemen,” duganya.

“Diciptakanlah ketua umum boneka di Golkar, meski lahir dari munas abal-abal (kasus Golkar). Serta diciptakan dan dikukuhkanlah ketua umum yang lain meski PTUN telah memenangkan salah satu pihak (kasus PPP),” ungkap Bendahara Umum DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie ini.

Kalau pemerintah/kekuasaan tidak memiliki kepentingan, lanjut Bambang, harusnya ikuti saja aturan yang sudah ada dalam UU Partai Politik, yakni dalam pasal 32 dan 33. “Manakala pertikaian internal partai tidak dapat diselesaikan melalui Mahkamah Partai (pasal 32) maka diselesaikan melalui pengadilan yg waktunya pun diatur secara limitatif (pasal 33),” tuturnya.

Yakni, jelas dia, maksimal 60 hari di Pengadilan Negeri dan maksimal 30 hari di MA. “Baru setelah itu pemerintah memberikan pengesahan terhadap pihak yg menang dalam pengadilan negeri hingga MA. Tidak sulit bukan?” paparnya.

“Tapi karena, ya itu tadi karena pemerintah punya kepentingan. Maka dibuatlah mudah bagi kubu Agung Laksono (yang akan bergabung ke KIH) dan dipersulit bagi kubu Djan Farid (yang tetap bersikukuh berada di KMP), meski PTUN telah memenangkannya,” geram Bambang.

Jadi, tegas dia, tidak sulit untuk melihat apa sesungguhnya yang terjadi dalam konflik di Golkar maupun di PPP. “Kita pakai akal sehat (comment sense) saja untuk melihat kejanggalan itu. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi atau menjadi wartawan hebat dulu untuk menilai campur tangan pemerintah yang terlalu jauh tersebut ke urusan internal partai politik,” tuturnya.

“Jadi sekali lagi, bagi kami di Golkar himbauan ketua KPU itu tidak perlu dikhawatirkan. Belanda masih jauh kok. Santai saja. Untuk PPP kan sebenarnya sudah selesai. Kubu Djan Farid sudah menang di PTUN. Jadi tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak mengakui PPP pimpinan Djan Farid ikut Pilkada. Tinggal menunggu Golkar yang juga tidak terlalu lama lagi. Jadi, nggak usah panik. Santai saja!” seru Bambang. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.