Selasa, 26 Oktober 21

Kubu ARB: Menkumham Diseret Pengadilan, Jika Menangkan Kubu Agung

Kubu ARB: Menkumham Diseret Pengadilan, Jika Menangkan Kubu Agung

Jakarta, Obsessionnews – Politisi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) Bambang Soesatyo meminta Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) jangan terjebak oleh tafsir manipulatif atas keputusan Mahkamah Partai Golkar. Artinya, Menkumham tidak perlu buru-buru mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang didaftarkan oleh Agung Laksono Cs.

“Mahkamah Partai Golkar tidak pernah membuat keputusan yang mengikat, apalagi keputusan yang memenangkan pihak tertentu. Sejatinya, Mahkamah Partai Golkar gagal merumuskan keputusan untuk menyelesaikan konflik internal karena terjadinya perbedaan pendapat di antara anggota majelis hakim mahkamah Partai,” tutur Bambang Soesatyo dalam pernyataannya yang dikirimkan ke Obsessionnews, Minggu (8/3/2015).

Karena itulah, menurut Bambang, DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali membawa konflik internal ini ke pengadilan, dan telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. “Saya mengimbau Menkumham mau menghormati proses hukum itu dan berani menolak tekanan atau intervensi dari manapun. Karena sejarah kelak akan mengadili dirinya jika bertindak melawan norma dan hukum,” tandas Anggota Komisi Hukum DPR RI ini.

“Saya merasa perlu mengingatkan bahwa langkah Kubu Ancol yang mendaftarkan kepengurusan DPP Partai Golkar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pekan lalu adalah langkah manipulatif. Sebelumnya, Kubu Ancol juga telah menyebarluaskan tafsir manipulatif atas hasil persidangan mahkamah partai Golkar, sehingga muncul kesan di ruang publik bahwa DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Jakarta dinyatakan sebagai pemenang oleh Mahkamah Partai Golkar,” tambahnya.

Bambang memastikan bahwa Mahkamah Partai Golkar tidak pernah membuat keputusan yang memenangkan pihak mana pun.  “Karena itu, Kementerian Hukum dan HAM tidak perlu memberi tanggapan apa pun atas langkah Agung Cs itu, karena masih ada proses hukum yang akan berjalan dalam waktu dekat,” tegas Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Jakarta alias kubu Agung Laksono, Agun Gunandjar Sudarsa, menilai putusan Mahkamah Partai (MP) mengikat setelah mengabulkan gugatan pihak Agung Cs. Menurut dia, hal ini terjadi setelah dua dari empat hakim tidak secara tegas menyatakan dissenting opinion terhadap pendapat dua hakim yang mengesahkan Munas Jakarta alias kubu Agung.

“Pertimbangan hukum, maka berarti dua hakim tersebut sepakat dengan dua hakim yang mengabulkan gugatan pihak Agung Laksono,” kata Agun Gunandjar, Minggu (8/3). “Berdasarkan ketentuan UU Nomor 2 tahun 2011, sehingga pernyataan Yusril tidak tepat jika putusan MP tersebut belum inkrah, kecuali MP membuat persidangan MP tersebut menggunakan HIR sebagai hukum acaranya,” tambahnya.

Agun Gunandjar mengatakan, tidak tepat apabila Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sebab, menurut Agun, apa yang diutarakan berdasarkan gugatan yang ditolak di PN Jakarta Pusat dengan gugatan perbuatan melawan hukum di mana Majelis Hakim sama dengan PN Jakarta Barat, yang menggunakan dasar hukum UU No 2/11 yo UU No 2/2008 tentang Parpol.

“Dengan demikian gugatan baru di PN Barat harus dibatalkan karena bertentangan dengan UU No 02/2011 yo UU 02/2008, dan putusan MP sudah berkekuatan hukum tetap,” kilahnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.