Jakarta, Obsesionnews – Sekertaris Fraksi Partai Golkar DPR RI kubu Aburizal Bakrie (ARB), Bambang Soesatyo, menegaskan Tim Bareskrim Mabes Polri, Selasa (7/4) lalu, telah melakukan penyitaan surat mandat asli yang diduga palsu yang tersimpan di Dirjen AHU Kementerioan Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.
“DPP Partai Golkar Munas Bali pimpinan ARB memberikan apresiasi yang tinggi kepada Plt Kapolri Komjen Pol Baroedin Haiti dan jajarannya yang telah bekerja keras memroses laporan tentang pemalsuan surat mandat DPD I dan II Partai Golkar untuk penyelenggaraan Munas Ancol,” ungkap Bambang dalam pesan BBM-nya kepada Obsessionnews, Sabtu (11/4/2015).
Seperti diketahui, ARB dkk telah memasukkan laporan kasus pemalsuan surat mandat DPD I dan II ke Bareskrim Mabes Polri. “Mandat palsu itulah yang dijadikan landasan untuk menyelenggarakan Munas Partai Golkar oleh Agung Laksono dkk di Ancol, Jakarta. Penanganan kasus ini oleh Bareskrim Mabes Polri sudah memunculkan calon tersangka,” jelas Bambang.
Anggota Komisi III DPR RI ini pun menyatakan, untuk kinerja dan progres penanganan kasus itu, ARB dkk merasa patut mengapresiasi seluruh jajaran Polri atas kerja keras dan keberanian mereka. “Di tengah kerumitan dinamika politik saat ini, ARB dkk maklum bahwa tidak mudah bagi Polri menangani kasus pemalsuan mandat itu,” tandas Bendahara DPP Partai Golkar pimpinan ARB ini.
“Diperlukan keberanian dan kemauan keras untuk bersikap independen. Dan, seluruh jajaran Polri telah menunjukkan keberanian dan independensi mereka. Karena siapa pun tahu, kubu Munas Ancol yang ‘abal-abal’ itu dibackingi kekuasaan atau pemerintah,” tambahnya.
Menurut Bambang, kasus pemalsuan surat mandat dari DPD I – II Partai Golkar menjadi bukti kelemahan dasar hukum Munas Ancol. “Kasus ini menunjukkan Munas Ancol itu tidak punya legitimasi, karena penyelenggaraannya berdasarkan 43 surat mandat yang tandatangannya diduga palsu,” tegasnya.
“Munas Bali didukung 34 unsur DPD Provinsi dan 512 unsur DPD Kabupaten/Kota, sedangkan Munas Ancol hanya dihadiri 16 unsur DPD Provinsi dan 260 unsur DPD Kabupaten/Kota,” jelasnya pula. (Asma)
