Sabtu, 25 September 21

Kubu Agung Ogah Perdebatkan Poin 4 Islah Golkar

Kubu Agung Ogah Perdebatkan Poin 4 Islah Golkar

‎Jakarta, Obsessionnews – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Zainudin Amali, mengaku tidak mau mempersoalkan empat poin islah yang sudah ditawarkan oleh Jusuf Kalla agar Partai Golkar bisa mengikuti Pilkada. Meski, dalam poin yang ke empat masih diperdebatkan antar kedua kubu.

Menurut Amali, pihaknya sebenarnya tidak mau memperdebatkan poin empat, bila kubu Aburizal Bakrie tidak merasa percaya diri kepengurusannya paling layak untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lebih baik, semua diserahkan ke KPU untuk menentukan sendiri kepengurusan Partai Golkar mana yang akan disepakati untuk mengikuti Pilkada.

“Kita tidak punya hak untuk menentukan. ‎KPU yang punya posisi untuk memutuskan si A atau si B yang berhak tanda tangan,” ujarnya di DPR, Kamis (28/5/2015).

Tentunya kata Amali, KPU punya pertimbangan sendiri untuk memutuskan siapa yang berhak menandatangani Partai Golkar yang mewakili kadernya untuk bisa mengikuti Pilkada. Sebab, KPU juga tidak mau suatu saat ada gugatan di belakang ketika sudah memilih si A yang berhak tanda tangan.

“Kita harus pahami kesepakatan itu sebagai kesepakatan politik. Karena KPU juga tidak mau‎ pihak yang tidak terima mengajukan gugatan di belakang,” terangnya.

Untuk itu lanjut Amali‎, pihaknya masih terus melakukan komunikasi dengan kubu Agung Laksono, untuk membahas persoalan tersebut dengan baik-baik. Begitu juga dengan KPU, ia juga masih melakukan koordinasi untuk mencari model yang pas agar keempat poin itu bisa diterima oleh KPU.

“Sampai sekarang kita masih konsultasi dulu, kalau poinya begini gimana kalau begitu kemana, kita akan cari yang pas yang bisa disepakati bersama,” paparnya.

Diketahui, empat poin kesepakatan itu adalah: pertama, kedua kubu setuju mendahulukan kepentingan Golkar ke depan. Kedua, membentuk tim bersama untuk proses penjaringan calon kepala daerah di pilkada. Ketiga, kriteria calon disepakati kedua kubu. Keempat, surat dukungan kepada calon kepala daerah yang diserahkan ke KPU ditandatangani DPP Partai Golkar yang sah.

Poin keempat ini dipersoalkan karena nantinya hanya ada satu ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Golkar yang berhak tandatangan ‎untuk mengajukan kadernya bisa mengikuti Pilkada. Dan sampai saat ini belum ada keputusan apakah Aburizal Bakrie dan Idrus Marham yang akan tandatangan atau Agung Laksono dengan Zainudin Amali. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.