Jumat, 24 September 21

Kubu Agung: Kubu Ical yang Harus Ikuti Kami

Kubu Agung: Kubu Ical yang Harus Ikuti Kami

Jakarta, Obsessionnews – Ketua DPP Partai Partai Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan, tidak mempersoalkan bila para senior Golkar menginginkan agar kedua kubu Islah, agar bisa mengikuti Pilkada. Namun, bila peraturannya kubu Agung yang harus mengikuti kubu Aburizal, ‎kata Leo, lebih baik tidak usah ada kata islah.

Menurut Leo, meski kubu Aburizal telah memenangkan putusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) tetap belum dijadikan acuan untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pilkada. KPU tetap akan mengacu dengan UU Pilkada bahwa syaratnya SK dari Menteri Hukum dan HAM.

Dengan begitu kata Leo, kubu Agung yang sudah pasti memiliki tiket masuk untuk mengikuti Pilkada bukan kubu Aburizal. “UU itu adanya sekarang kalau mereka (ARB) niat mengikutkan kadernya di Pilkada, mereka yang bergabung pakai SK kita. Bukan kita yang ikut sana,” ujar Leo saat dihubungi, Jumat (22/5/2015).

Leo menjelaskan, hasil putusan PTUN yang memenangkan Aburizal hanya berlaku beberapa menit saja. Setelah itu tidak berlaku. Sebab, kubu Agung bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai pihak tergugat telah mengajukan banding. Maka, otomatis putusan itu dianggap tidak berlaku lagi.

Terlebih, Leo menilai hakim yang memimpin sidang sengketa SK Menkumham tidak benar dengan memutus kepengurusan PG kembali ke hasil Munas Riau. Padahal, SK Menkumham hasil Munas Riau tersebut sudah demisioner atau sudah tidak berlaku karena sudah ada Munas Ancol dan Munas Jakarta.

“Kita memang sudah akui ada putusan PTUN, tapi kita sudah banding otomatis secara hukum banding maka SK Menkumham kembali. Putusan itu tidak berlaku lagi,” jelasnya.

Leo menuding selama ini‎ sebenarnya kubu
ARB tidak ada niatan untuk menyelamatkan kader PG agar dapat ikut Pilkada serentak Desember 2015. Maka dari itu, tegasnya, kader PG ikut Pilkada memakai SK Menkumham hasil Munas Jakarta. “Kalau tidak mau pakai ini (SK Menkumham Munas Jakarta) memang tidak ada niatnya dia (ARB) untuk ikut Pilkada,” katanya.

Terakhir Leo merasa yakin KPU tidak akan mengubah persyaratan pencalonan KDH bagi parpol yang sudah diatur dalam PKPU pencalonan bahwa SK Menkumham menjadi acuan. “Saya yakin KPU tetap dalam kaidah hukum, selama belum inkrah SK Menkumham tetapa benar,” tegasnya.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.