Minggu, 28 November 21

Kuasa Hukum Sutan Tak Nyangka Putusan Hakim Gugurkan Praperadilan

Kuasa Hukum Sutan Tak Nyangka Putusan Hakim Gugurkan Praperadilan

Jakarta, Obsessionnews – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengugurkan gugatan praperadilan tersangka kasus dugaan korupsi dana gratifikasi atau hadiah di Kementerian ESDM terkait APBN-P 2013, Sutan Bhatoegana.

Dalam putusannya, hakim tunggal Asiadi Sembiring menyatakan sidang praperadilan politikus Partai Demokrat ini gugur karena pokok perkara Sutan sebagai tersangka sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

“Setelah memperhatikan dan mendengarkan dari kedua pihak, menyatakan permohonan praperadilan gugur dan diwajibkan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar RP 5000,” ujar Asiadi saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/4/2015).

Asiadi menilai, gugatan yang dilayangkan oleh Sutan itu terkait penetapan tersangka dan penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan sah.

Gugurnya permohonan praperadilan Sutan sesuai Pasal 82 ayat 1 huruf d. Selain itu, beberapa bukti yang disampaikan KPK seperti sudah dilimpahkannya pokok perkara ke Tipikor menjadi pertimbangan permohonan praperadilan digugurkan.

“Bukti surat pelimpahan perkara atas nama Sutan Bhatoegana bahwa benar perkara korupsi telah dilimpahkan pada 26 Maret 2015,” kata Asiadi.

Sementara itu, Kuasa hukum Sutan Bhatoegana, Rahmat Harahap mengaku putusan tersebut di luar perkiraannya. “Kita prediksi tidak gugur karena sidang tetap dianjutkan dengan pemeriksaan saksi dan alat bukti,” ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dia mengungkapkan, kekecewaannya terhadap putusan hakim tunggal Asiadi Sembiring, karena ada perbedaan interpretasi atas Pasal 82 Ayat 1 huruf d KUHAP.

“Dalam KUHAP tidak ada dikatakan sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Tipikor, ini harus diluruskan,” kata Rahmat.

Oleh karena itu, Rahmat berencana akan melanjutkan kasus itu ke Komisi Yudisial (KY). “Saya mungkin akan mengadukan ini ke KY, tapi sebelumnya akan koordinasi dengan rekan ‘lawyer’ lain dan keluarga klien,” ujarnya.

Seperti diketahui, Sutan Bhatoegana merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembahasan APBN-P tahun 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat.

Dia melalui kuasa hukumnya mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 Maret lalu. Kuasa hukum Bhatoegana menilai penetapan status tersangka, tindakan penahanan, dan penyitaan barang yang dilakukan KPK atas kliennya merupakan hal yang tidak sah, karena tidak ada satu bukti pun yang dapat menunjukkan bahwa Bhatoegana menerima dana dari SKK Migas dan atau Kementerian ESDM. (Purnomo)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.