Sabtu, 4 Desember 21

Kuasa Hukum Sutan Bhatoegana Merasa ‘Dikerjain’ KPK

Kuasa Hukum Sutan Bhatoegana Merasa ‘Dikerjain’ KPK

Jakarta, Obsessionnews – Kuasa hukum mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, Rahmat Harahap, menuding KPK sengaja membuat jadwal sidang Pengadilan Tipikor dengan sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan pada hari yang sama supaya konsentrasi pengacara terbelah.

“Kayak kesannya diburu-buruin, disamain jadwalnya biar kuasa hukum terbelah satu ke sidang perkara satu lagi ke praperadilan,” tuding Rahmat di Jakarta, Jumat (3/4/2015).

Rahmat menuturkan, pelimpahan perkara kliennya ke pengadilan Tipikor paling lama selama 14 hari baru pengadilan menetapkan jadwal sidang, paling telat sidang Sutan baru bisa digelar pada 9 April 2015. Namun yang terjadi jadwal sidang dimajukan tiga hari lebih cepat.

“Kami kan sering lakukan sidang, 14 hari pelimpahan ke pengadilan. Semua pelimpahan ke pengadilan di muka bumi ini normalnya 14 hari,” protes Rahmat.

Kubu Sutan juga mengaku belum menerima surat panggilan sidang perdana dari pengadilan Tipikor. Oleh karena itu, ia tidak menjamin apakah kliennya akan kooperatif saat sidang atau tidak. Langkah itu dilakukan karena pihaknya merasa kecewa dengan KPK.

“Kalau perlakukan abnormal, saya khawatir Sutan jadi abnormal. Bisa saja mendadak sakit jantung, stroke, karena perlakuannya sudah tidak manusiawi,” lanjut dia.

Sidang perdana Sutan Bhatoegana di Pengadilan Tipikor akan digelar pada 6 April 2015 pukul 09.00 WIB, bersamaan dengan sidang praperadilan di PN Jaksel. Sidang perdana praperadilan Sutan sedianya digelar pada 23 Maret 2015. Namun, tim hukum KPK tidak hadir sehingga sidang diundur dua pekan setelahnya.

Sutan menggugat KPK atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di DPR RI.

Politisi partai Demokrat itu disangka melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.