Jakartra, Obsessionnews – Hasil dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 akan sangat minimalis. Bisa dipastikan bahwa Pilkada 2015 tidak banyak melahirkan pemimpin daerah yang kapabel, punya kompetensi tinggi dan reputasi yang teruji.
“Buktinya, tidak sedikit calon kepala daerah yang latarbelakangnya bermasalah. Ada calon dengan latarbelakang eks narapidana. Kendati kita meyakini yang bersangkutan telah insyaf. Ada juga calon yang berstatus eks narapidana kasus korupsi,” ungkap Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, Minggu (2/8/2015).
Ia menegaskan, persiapan setiap pasangan calon Kepala daerah pasti hanya terfokus pada strategi pemenangan. Tetapi, kualitas dan kompetensi kepemimpinan mereka belum dipersiapkan dengan matang. Inilah titik lemah dari proses menghadirkan pemimpin daerah.
Sedikitnya, jelas Bambang, ada dua aspek yang akan dipertaruhkan ketika pemerintah bersikukuh merealisasikan Pilkada serentak tahun ini. Pertama, apakah Pilkada di 269 daerah pemilihan (Dapil) akan berjalan dengan aman, lancar dan bersih, atau harus diwarnai kericuhan hingga konflik massa pendukung di akar rumput?
“Pertaruhan kedua menyangkut kualitas pemimpin daerah produk Pilkada serentak ini. Kualitas dan kompetensi pasangan calon pemimpin daerah layak dipersoalkan karena begitu banyak masalah dalam proses pencalonan di berbagai daerah. Termasuk aksi mahar politik atau suap politik utk memperoleh dukungan partai,” tandas Politisi Partai Golkar.
Hingga Sabtu (1/8) malam, jelasnya, KPU mengumumkan bahwa jumlah daerah yang hanya bisa menghadirkan calon tunggal telah berkurang menjadi 11 daerah dari sebelumnya 12 daerah. Sudah ada penambahan satu pasangan calon di Kabupaten Serang, Banten, yang terdaftar atas nama Ahmad Syarif Madzkrullah dan Aef Saefullah. Keduanya didukung Partai Gerindra, Hanura dan PBB.
“Dari kecenderungan ini, sudah tergambar kesulitan Partai politik menghadirkan calon pemimpin daerah yang mumpuni, jika Pilkada 2015 dilaksanakan serentak di 260 kabupaten/kota dan sembilan (9) provinsi. Kemampuan Parpol menghadirkan hanya satu pasangan calon mungkin tidak hanya terjadi pada 11 Dapil itu saja. Parpol di banyak daerah lain diduga juga mengalami kesulitan yang sama,” bebernya.
“Kalau sekarang sudah terdaftar 828 pasangan calon, patut diduga banyak pasangan calon yang tampil karena dipaksakan. Karena itulah muncul sinisme publik tentang adanya pasangan calon boneka,” ungkapnya pula. (Ars)
