Jakarta, Obsessionnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar fasilitas negara sebaiknya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Pernyataan itu disampaikan Plt Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP menanggapi surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang berisi izin penggunaan mobil dinas untuk mudik.
“Aset atau fasilitas negara itu yang seharusnya itu untuk pekerjaan kantor tapi digunakan untuk kepentingan pribadi jadi mobil kantor untuk mudik, itu saya kira jangan,” ujar Johan saat dihubungi Obsessionnews, Senin (29/6/2015).
Johan mengatakan pihaknya hanya dalam kapasitas menghimbau agar mobil dinas tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, namun keputusan boleh tidaknya tergantung pada kementerian masing-masing. Menurutnya, imbauan tersebut untuk menghindarkan para pejabat dari setiap bentuk penyelewenangan dan penyalahgunaan jabatan.
“Tapi seharusnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara itu memberi contoh tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Sebelumnya melalui surat edarannya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menginzinkan pegawai negeri sipil mudik menggunakan mobil dinas. Ia beralasan, mudik menggunakan mobil dinas ini bisa memberikan kesejahteraan kepada PNS, terutama yang golongan rendah.
Yuddy bersikeras tak akan mengubah keputusannya tersebut walaupun mendapat penolakan KPK. Yuddy menganggap bahwa Peraturan Menpan tahun 2005 itu tak sesuai dengan keadaan saat ini. Bahkan, Yuddy menyebut pihak yang bisa merubah keputusannya hanya Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. (Has)
