Kamis, 29 September 22

KPU: Tidak Ada Sanksi Pelanggaran Kampanye di Medsos

KPU: Tidak Ada Sanksi Pelanggaran Kampanye di Medsos

‎Jakarta, Obsessionnews – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, para calon kepala daerah memang diberi kebebasan untuk mengunakan media sosial (Medsos) sebagai alat kampanye. Namun sampai saat ini belum ada aturan pemberian sanksi bagi calon yang mengunakan Mesdsos untuk kampanye hitam.

Hal itu disampaikan oleh Husni pada saat menjadi pembicara dalam diskusi “Peran Media Sosial dalam Menyukseskan Pilkada Serentak Yang Damai dan Berkualitas” ‎yang digelar oleh Komonikonten Institut Media Sosial dan Diplomasi di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (27/10/2015).

“Tidak ada sanksi karena memang dalam Undang-Undang Nomnor 8 Tahun 2015 belum mencakup, urusan media sosial,” ujar Husni di depan para peserta.

Husni mengungkapkan, calon kepala daerah hanya diwajibkan untuk melaporkan akun media sosial yang digunakan untuk berkampanye. ‎”Kalau untuk mendaftarkan akun yang digunakan kampanye, mereka sudah melakukan itu. Kalau jumlahnya saya tidak apal persis, karena datanya ada di kabupaten atau kota,” terangnya.

Hanya saja yang jadi persoalan kata Husni, apakah para calon kepala daerah ini mengunakan semua akunya untuk berkampanye atau tidak. Atau mereka mengunakan media lain yang belum dilaporkan. Husni mengakui, KPU memang tidak memberi batasan ‎berapa jumlah akun yang dipakai calon untuk berkampanye.

“Yang menjadi hal subtansial, perlu diperhatikan, apakah calon mengunakan itu secara dominan atau tidak. Atau justru mengunakan akun yang tidak terdaftar,” tuturnya.

Husni KM

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komunikonten, Harico Wibawa Satria mengatakan, dengan adanya kebebasan bagi calon kepala daerah dalam berkampanye di dunia sosial, mestinya semua calon menggunakannya Medsos untuk berkampanye secara santun. Sebab, kampanye hitam hanya akan menghancurkan dirinya dan daerahnya.

“Jika tim kampanye kandidat itu melakukan kampanye hitam di media sosial, maka bukan perbaikan yang dihadirkan, tetapi kerusakan yang diciptakan. Dengan kata lain, belum menjadi pemimpin saja, sudah melakukan kerusakan,” kata Rico.

Lebih lanjut Rico menjelaskan, sukses dan tidaknya Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang juga akan berpengaruh kepada semua sektor. Terlebih 1 Januari 2016 Indonesia akan memasuki pasar bebas ASEAN, apabila Pilkada penuh dengan kekacauan maka akan perburuk situasi ekonomi nasional.

“Jika Pilkada serentak ribut, Indonesia tidak akan fokus bersaing di ASEAN, kita tidak ingin begitu. Fitnah dan kampanye hitam itu merusak Sumpah Pemuda, merubuhkan NKRI,” jelasnya.

Alumnus Pascasarjana jurusan Diplomasi Universitas Paramadina ini menambahkan, dulunya orang bisa menjadi penikmat konten media. Namun, sekarang di era digital semua orang sudah memiliki medianya masing-masing. Tantangannya adalah mampukah semua pihak menyajikan konten yang baik dan benar. ‎”Semua orang adalah kantor berita,” imbuhnya.

Selain diskusi, Komunikonten bersama pegiat Medsos dan KPU juga melakukan deklarasi dengan mengumpulkan tanda tangan mengenai Suksesi Pilkada Serentak yang Berkualitas dan Damai. ‎(Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.