Sabtu, 24 Agustus 19

KPU Jangan Kebobolan Soal Saksi Persidangan Pileg di MK

KPU Jangan Kebobolan Soal Saksi Persidangan Pileg di MK
* Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni. (Foto: skalanews.com)

Jakarta, Obsessionnews.comPerkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI supaya jangan kebobolan dalam menghadirkan saksi proses sengketa hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK).

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni mengatakan, jangan ada jajaran KPU dari daerah yang tiba-tiba hadir sebagai saksi ke dalam persidangan tanpa lebih dulu mendapat persetujuan KPU RI sebagai induk koordinator. Menurut dia, lebih baik KPU menggunakan satu pintu dalam menghadirkan saksi persidangan di MK.

“Jangan sampai ada kebocoran. Misal ujug-ujug datang hadir sebagai saksi di MK tanpa persetujuan KPU pusat. Makanya manajerial satu pintu KPU RI jadi sangat penting,” ujar Titi dalam diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Dia khawatir, bila koordinasi manajerial satu pintu tersebut tidak terjaga baik dan berujung putusan Majelis Hakim Konstitusi terhadap seseorang yang sesungguhnya dianggap tidak layak menjadi anggota DPR, DPRD atau DPD RI. Maka kegagalan manajerial satu pintu milik KPU ia anggap sebagai pencederaan yang sangat fatal.

“Kalau sampai MK memutus orang tidak layak jadi anggota DPR, DPRD, DPD, itu merupakan pencederaan sangat fatal,” ungkap Titi.

Untuk diketahui, persidangan sengketa hasil Pileg 2019 mulai digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK), pada Selasa (9/7). MK telah meregistrasi permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Registrasi dilakukan dengan cara mencatat permohonan ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan penyampaian Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) kepada para Pemohon.

Total, ada 260 perkara terverifikasi. Jika dirinci, dari 260 perkara, sebanyak 248 diajukan parpol, 1 perkara diajukan oleh Pemohon Partai Berkarya berkaitan dengan parliamentary threshold, dan 1 perkara diajukan oleh kelompok masyakarat adat di Papua.

Sementara, 10 perkara lainnya diajukan calon anggota DPD dari 6 provinsi, yaitu Sumatera Utara (2), Nusa Tenggara Barat (1), Sulawesi Tenggara (1), Maluku Utara (2), Papua (3), dan Papua Barat (1). (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.