Jumat, 17 September 21

KPU Diminta Hati-hati Libatkan Orang Asing Dalam Pilkada

KPU Diminta Hati-hati Libatkan Orang Asing Dalam Pilkada

Jakarta, Obsessionnews – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta lebih hati-hati dalam melibatkan orang asing untuk memantau dan pengawasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember mendatang. Sebab, bisa saja negara lain memiliki tujuan politik tertentu yang tidak diketahui.

“Untuk membangun bangsa yang besar dan berwibawa, maka semua yang dari luar negeri harus diwaspadai, termasuk pemantau pemilu. Karena bisa saja ada hidden agenda dibalik mereka sebagai pemantau pemilu,” kata Anggota Komisi II DPR ‎Hadi Mulyadi saat dihubungi, Rabu (4/11/2015).

Dia mengatakan, keterlibatan pihak asing dalam Pemilu/Pilkada tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hanya saja, Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi keterlibatan pemantau asing hanya sampai ketahapan Pilkada. Tidak sampai pada ke tingkat gugatan.

“Jadi, tidak ada masalah adanya pemantau pemilu internasional. Dari dulu juga sudah pernah ada,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menuturkan,  keterlibatan pihak asing dalam Pilkada serentak ini harus dijadikan motivasi bagi penyelenggara Pilkada untuk menunjukkan kepada dunia bahwa proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik.

“Bahkan Indonesia harus tunjukkan pada dunia luar bahwa kita adalah negara besar yang mampu menjalankan demokrasi dengan baik,” tuturnya.


Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan pihaknya berencana melibatkan pemantau-pemantau internasional, baik KPU atau penyelenggara pemilu negara sahabat, kantor perwakilan negara sahabat yang ada di Jakarta, serta lembaga-lembaga nasional yang punya perhatian terhadap Pemilu dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang.

“Kami mengemas suatu kegiatan election visit untuk Pilkada,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada wartawan usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Kegiatan tersebut, jelas Husni, direncanakan pada 8 Desember dalam bentuk pembukaan dan workshop. Selanjutnya, pada tanggal 9 Desember para delegasi akan dibawa mengunjungi tempat pemungutan suara yang terdekat dari Ibukota Jakarta. yaitu Pilkada Depok (Jabar) dan Tangerang Selatan (Banten).

“Selanjutnya,dari lapangan akan ada diskusi untuk evaluasi,” ujarnya. Husni juga berharap agar pemerintah dapat mendukung kegiatan tersebut. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.