Jumat, 27 Mei 22

KPU dan MA yang Bisa Cabut Larangan Koruptor Nyaleg

KPU dan MA yang Bisa Cabut Larangan Koruptor Nyaleg
* Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. (Foto Viva.co.id)

Jakarta, Obsessionnews.com – Polemik larangan koruptor menjadi calon legislatif belum juga selesai. Meski Peraturan KPU (PKPU) mantan koruptor dilarang, namun entah kenapa Bawaslu justru meloloskan. KPU sendiri tetap keukeuh meminta agar peraturan itu ditaati.

Menanggapi hal itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, yang bisa mencabut larangan koruptor jadi caleg adalah KPU sendiri, atau melalui Mahkamah Agung (MA) dengan judicial review.

“Yang bisa mencabut PKPU itu hanya KPU sendiri (institutional review) dan MA (melalui judicial review). Krn KPU tak mau mencabut maka tinggal MA yg bisa membatalkan atau menyatakan batal, ujar Mahfud dalam akun Twitternya, @mohmahfudmd, Jumat (7/9/2018).

Bawaslu Bikin Kacau

Mahfud menilai Bawaslu telah membuat proses pencalonan anggota legislatif menjadi kacau. Menurut dia, Bawaslu ikut campur dalam menafsirkan larangan eks napi koruptor menjadi caleg.

Sesuai PKPU Nomor 20 Tahun 2018, mantan napi korupsi dilarang menjadi caleg. Namun, Bawaslu tak mengikuti PKPU tersebut dan menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tak melarang eks koruptor ikut dalam pemilu legislatif.

Dalam sidang ajudikasi, Bawaslu akhirnya meloloskan caleg eks koruptor yang sempat ditolak oleh KPU.

“Bawaslu turut campur seperti itu, keadaan jadi kacau. Yang dulu (partai politik) sudah taat tidak mengajukan calon (mantan koruptor), sekarang karena Bawaslu membolehkan, mereka meminta dibuatkan daftar baru lagi kan. Jadi kacau masalahnya,” kata Mahfud di Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Mahfud menilai, Bawaslu seharusnya mengikuti aturan PKPU Nomor 20/2018 karena bukan kewenangan Bawaslu untuk menafsirkan PKPU tersebut bertentangan dengan UU Pemilu atau tidak.

“Untuk membatalkan apa yang diputuskan KPU itu hanya Mahkamah Agung yang bisa, bukan Bawaslu,” sambung Mahfud.

Menurut Mahfud, saat ini sebaiknya semua pihak menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait judicial review atas PKPU 20/2018.

Sembari menunggu putusan MA, Mahfud menyarankan KPU mengabaikan saja putusan Bawaslu yang meloloskan eks koruptor sebagai caleg.

“Menurut saya, yang keputusan Bawaslu itu harus diabaikan. Kita nunggu putusan MA terhadap judicial review, karena PKPU itu sudah sah diundangkan, dan sesuatu yang sah diundangkan itu mengikat kecuali dicabut oleh MA,” kata Mahfud.

Berdasarkan data Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, hingga Senin (3/9/2018), setidaknya tercatat ada 15 mantan koruptor yang diloloskan Bawaslu sebagai bakal caleg. Lolosnya caleg mantan koruptor menjadi catatan hitam bagi parpol.

Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama KPU dan Bawaslu membuat dua kesepakatan terkait caleg eks koruptor. Kesepakatan itu diambil seusai ketiga lembaga penyelenggara pemilu itu menggelar pertemuan, Rabu (5/9/2018) malam.

Kesepakatan pertama, DKPP, KPU, dan Bawaslu akan mendorong MA untuk memutuskan uji materi terhadap PKPU yang di dalamnya memuat larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.