Padang, Obsessionnews – Dana yang dibutuhkan KPU untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak yang digelar Desember 2015, tak kuncur cair, padahal tahapan pilkada segera dimulai. Akibat demikian,
KPU Sumbar bersama enam KPU yang ada di Sumbar terpaksa berhutang untuk melaksanakan pra tahapan pelaksanaan pilkada.
Ketua KPU Sumbar, Amnasmen mengatakan, kondisi yang dihadapi KPU saat ini sudah lampu kuning, karena proses tahapan pilkada harus segera dimulai.
“Istilahnya, kondisi yang kita hadapi saat ini sudah lampu kuning,” kata Amnasmen dalam sambutannya ketika penandatangan komitmen bersama dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar dan kabupaten/kota untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar 19 Desember 2015, Rabu (13/5).
Amnasmen tidak bersedia menjelaskan besaran uang yang dihutang untuk persiapan pelaksanaan penyelenggaraan pilkada agar tetap berjalan.
Ia khawatir, apabila kondisi itu tidak segera diantisipasi pemerintah, tahapan pilkada berpotensi akan terganggu bahkan terhenti seperti yang terjadi di Kabupaten Kepualauan Mentawai. Akibat anggaran belum cair, pembentukan PPK di daerah itu tidak bisa dilakukan karena butuh biaya yang tidak sedikit, apalagi jangkauan ke pulau membutuhkan biaya besar.
“Setidaknya, biaya untuk menjangkau seluruh daerah di kepulauan di Mentawai mencapai Rp120 juta,” kata Amnasmen.
Sementara itu, meski alokasi yang telah disetujui dalam APBD Sumbar sebesar Rp45 miliar sudah disetujui, namun belum bisa dicairkan. Dana yang disetujui tersebut belum termasuk untuk biaya kampanye calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 2 tahun 2015. Merujuk pada aturan dimaksud, KPU memperkirakan biaya penyelenggaraan pilkada sebesar Rp168 miliar.
“Kebutuhan biaya untuk pilkada bertambah, karena biaya kampanye calon kepala daerah ditanggung pemerintah melalui anggarkan KPU,” kata Amnasmen.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menjanjikan dana untuk kebutuhan penyelenggaraan pilkada akan segera cair dengan ketentuan sudah sesuai dengan kebutuhan.
Ia mengaku, anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp168 miliar belum bisa dicairkan, karena dianggap terlalu besar dan masih harus dikoreksi. Anggaran sebesar itu, masih memungkinkan untuk diefisienkan, seperti biaya untuk kebutuhan sosialisasi dan alat peraga kampanye seperti baliho dan spanduk. (Musthafa Ritonga)
