Jumat, 13 Desember 19

KPU Bentuk Tim Kaji Penerapan Penggunaan e-Voting

KPU Bentuk Tim Kaji Penerapan Penggunaan e-Voting

Jakarta – Pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 mendatang, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengaku akan membentuk tim yang akan melakukan kajian atas penerepan penggunaan teknologi informasi tersebut.

“Bulan ini kami mulai bentuk tim yang akan melakukan kajian. Kita sudah mulai bisa melakukan pertemuan dalam bulan ini,” ujar  Hadar usai diskusi ‘Menyoal e-Voting: Fakta dan Pengalaman Pemilu’ di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2014).

Dia mengatakan, tim akan terdiri dari sekitar belasan orang dari beberapa lembaga pemangku kepentingan pemilu. “Tetapi, dia mengatakan belum mengetahui siapa saja orang yang akan duduk dalam tim kajian,” katanya.

Hadar menjelaskan, anggota tim mungkin akan terdiri dari perwakilan universitas dengan jurusan teknologi informasi yang baik, jajaran Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Selain itu, KPU juga akan melibatkan penggiat pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Hasil kajian tim tersebut, lanjut Hadar, akan diuji coba dan dimintai tanggapan dari publik. “Tanggapan dari publik akan dijadikan masukan bagi sistem yang akan digunakan,” jelasnya.

Menurut dia, jika sistem telah teruji dan dapat diterima publik, maka e-voting dapat diterapkan pada penyelenggaraan pilkada 2015 mendatang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 85 mengatur, pemungutan suara dalam pilkada dapat dilakukan secara elektronik. Pasal 98 perppu tersebut mengatur, jika pemungutan suara dilakukan secara elektronik, penghitungan suara dilakukan secara manual atau elektronik.

Hadar menuturkan, perppu tidak mewajibkan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara elektronik. “KPU tetap mengupayakan mekanisme pemungutan suara berdasarkan hasil kajian,” pungkasnya. (Pur)

 

Related posts