Kamis, 24 Oktober 19

KPK Usut Dugaan Bupati Kebumen Terlibat Kasus Suap Pendidikan

KPK Usut Dugaan Bupati Kebumen Terlibat Kasus Suap Pendidikan
* Bupati Kebuman M Fuad Yahya.

Jakarta, Obsessionnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami peran Bupati Kebumen M Fuad Yahya dalam kasus dugaan suap izin proyek Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen berupa pengadaan buku, alat-alat peraga dan TIK senilai Rp4,8 miliar.

“Sedang kita dalami. Saya tidak bisa andai-andai, tidak bicara akan, akan akan, akan,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di kantornya, Jakarta, Senin (17/10/2016).

KPK belum pada tahap kesimpulan apakah Fuad terlibat atau tidak dalam kasus tersebut. Proses pengembangan penyidikan masih akan terus dilakukan, dengan menggali keterangan dan informasi dari berbagai sumber.

“Pasti kita dalami semua informasi terkait siapapun. Itu bukti cukup kuat pasti kita proses,” tegas Alex.

Penyidik juga tengah mendalami keterlibatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabumen, Adi Pandoyo serta dua anggota DPRD Kebumen Dian Lestari dan Suhartono. Ketiganya bersama swasta dari PT Osma Grup bernama Salim masih berstatus sebagai saksi setelah pada Sabtu 15 Oktober 2016 lalu ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Satgas KPK.

Sebelumnya dalam OTT KPK di Kebumen, penyidik hanya menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen Yudhi Tri H dan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kebumen Sigit Widodo.

Keduanya diduga menerima suap terkait izin proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen. Pada APBD Perubahan 2016, Dinas Pendidikan mendapatkan Rp 4,8 miliar untuk pengadaan buku, dan alat peraga.

Namun kemudian, ada kesepakatan antara tersangka dengan pengusaha dari Jakarta untuk mendapatkan proyek di Dinas Pendidikan. Tersangka dijanjikan fee 20 persen dari Rp4,8 miliar bila proyek teralisasi.

Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.