Senin, 23 September 19

KPK Ungkap Kasus Suap Restitusi Pajak PT WAE, Lima Orang Jadi Tersangka

KPK Ungkap Kasus Suap Restitusi Pajak PT WAE, Lima Orang Jadi Tersangka
* Gedung Merah Putih KPK. (Foto: medsos)

Jakarta, Obsessionnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka dalam kasus restitusi pajak yang melibatkan sebuah perusahaan berinisial PT WAE yang bergerak di bidang penjualan mobil merk Jaguar, Land Rover, dan Mazda.

Kelima tersangka yakni, DM (Darwin Maspolim) Komisaris Utama PT. WAE (sebelum Tahun 2017) dan Komisaris PT. WAE (sejak Tahun 2017), dan YD (Yul Dirga) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Kanwil Jakarta Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Berikut HS (Hadi Sutrisno) Supervisor Tim Pemeriksa Pajak PT WAE di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, JU (Jumari), Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT WAE, serta MNF (M Naim Fahmi), Anggota Tim Pemeriksa Pajak PT WAE.

“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyidikan dan menetapkan lima tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Saut mengatakan, Darwin diduga menyuap empat orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang bertugas memeriksa pajak PT WAE. Suap diberikan Darwin kepada Tim Pemeriksa Pajak membuat kewajiban bayar pajak PT WAE menjadi direkayasa.

“Tersangka DM, pemilik saham PT WAE diduga memberi suap sebesar Rp 1,8 miliar untuk YD, HS, JU dan MNF agar menyetujui pengajuan restitusi pajak PT WAE,” ungkap Saut.

Dia mengatakan PT WAE merupakan perusahaan penamaman modal asing yang menjalankan bisnis dealer hingga servis berbagai merek mobil. Merek mobil yang dimaksud yakni Jaguar, Bentley, Land Rover, dan Mazda.

“PT WAE merupakan perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) yang menjalankan bisnis sebagai dealer dan pengelola layanan sales, services, spare part dan body paint untuk mobil merek Jaguar, Bentley, Land Rover dan Mazda,” papar Saut.

Kasus Bermula

Saut menjelaskan bahwa kasus ini bermula pada 2015, PT WAE menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dengan mengajukan restitusi Rp 5,03 miliar. Kantor PMA 3 lalu melakukan pemeriksaan lapangan.

Dalam tim tersebut Hadi sebagai supervisor, Jumari sebagai Ketua Tim dan Naim sebagai anggota tim yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Saut menyebut dari hasil pemeriksaan, Hadi menyampaikan kepada PT WAE bahwa hasil pemeriksaan bukan lebih bayar, melainkan kurang bayar.

“Namun, tersangka HS menawarkan bantuan untuk menyetujui restitusi dengan imbalan di atas Rp 1 miliar. Tersangka DM, menyetujui dan pihak PT WAE mencairkan uang dalam dua tahap dan menukarkan dalam bentuk valuta asing USD,” ucap Saut.

Pada April 2017, terbitlah surat ketetapan pajak lebih bayar pajak penghasilan yang menyetujui restitusi Rp 4,59 miliar. SKPLB itu ditandatangani oleh Yul.

“Berikutnya, sekitar awal bulan Mei 2017, salah satu staf PT WAE menyerahkan uang pada Tersangka HS di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat sebesar USD 73.700 yang dikemas dalam sebuah kantong plastik hitam. Uang tersebut kemudian dibagi HS pada YD, Kepala KPP PMA Tiga dan Tim Pemeriksa, yaitu JU dan MNF sekitar USD 18.425 per orang,” terang Saut.

Kemudian untuk tahun 2016, PT WAE kembali menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dengan mengajukan restitusi sebesar Rp 2,7 miliar. Saut menyebut Yul meneken surat pemeriksaan dengan Hadi sebagai salah satu tim pemeriksa.

“Pada saat proses klarifikasi, tersangka HS memberitahukan pihak PT WAE bahwa bahwa terdapat banyak koreksi sehingga yang seharusnya lebih bayar menjadi kurang bayar. Dalam pertemuan berikutnya Tersangka HS kembali menawarkan bantuan dan meminta uang Rp 1 miliar,” ujar Saut.

Namun, PT WAE tidak setuju dengan fee itu. Akhirnya, fee yang disepakati adalah Rp 800 juta dan kembali diberikan dalam bentuk USD.

“Pada Juni 2018 terbit Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan yang ditandatangani oleh tersangka YD, menyetujui restitusi sebesar Rp 2,77 miliar. Dua hari kemudian, pihak PT WAE menyerahkan uang USD 57.500 pada tersangka HS di toilet pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan,” kata Saut.

Dia menyebut uang tersebut kemudian diduga dibagi Hadi pada dan tim pemeriksa, yaitu Jumari dan Naim sekitar USD 13.700 untuk setiap orang. Sedangkan Yul selaku Kepala KPP PMA Tiga mendapatkan USD 14.400.

Dalam kasus ini, Darwin sebagai pihak pemberi disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan, empat tersangka lain yang menjadi pihak penerima disangka melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.