Kamis, 8 Desember 22

KPK Tetapkan Cagub Malut dan Adiknya Tersangka Korupsi

KPK Tetapkan Cagub Malut dan Adiknya Tersangka Korupsi
* Ilustrasi gedung Merah Putih KPK.

Jakarta, Obsessionnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon Gubernur (cagub) Maluku Utara (Malut) Ahmad Hidayat Mus bersama adiknya, Zainal Mus, sebagai tersangka. Keduanya dijerat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula 2009.

“Diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jakarta, Jumat (16/3/2018).

Proyek pembebasan lahan untuk Bandara Bobong itu disebut KPK fiktif. Pemkab Kabupaten Sula merekayasa membeli tanah milik Zainal yang seakan-akan dibeli dari masyarakat. Kasus ini terjadi saat Ahmad masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, sedangkan Zainal selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2009-2014.

“Dugaan kerugian negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK sebesar Rp 3,4 miliar sesuai jumlah pencairan SP2D kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula,” ujar Saut.

Atas perbuatannya, Ahmad dan Zainal diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Saut menyebut kasus itu pernah ditangani Polda Maluku Utara, serta ada beberapa tersangka yang dipidana. Ahmad yang saat ini berstatus sebagai calon gubernur Maluku Utara pun telah ditetapkan sebagai tersangka saat itu, namun pada 2017, Ahmad mengajukan praperadilan dan lolos dari status tersangka.

“Sehingga Polda Maluku Utara mengeluarkan SP3 untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut sesuai keputusan praperadilan yang menyatakan penyidikan tidak sah. Sejak saat itu, KPK berkoordinasi dengan Polda dan Kejati Maluku Utara dan membuka penyelidikan baru atas kasus itu pada Oktober 2017,” sebut Saut. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.