Sabtu, 3 Desember 22

KPK Telaah Laporan Dugaan Korupsi Pengelolaan Tiket Transjakarta

KPK Telaah Laporan Dugaan Korupsi Pengelolaan Tiket Transjakarta
* Penumpang Transjakarta harus ikuti sistem Tap in - Tap out. (Kompasiana)

Obsessionnews.com  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menelaah laporan dugaan korupsi dalam pembuatan sistem pengelolaan keuangan tiket PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) era Gubernur DKI Heru. Laporan ini diajukan seseorang bernama Musa Emyus didampingi oleh Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, Senin (14/11/2022).

“Informasi yang kami peroleh, benar KPK telah menerima laporan tersebut. Selanjutnya, tim Pengaduan Masyarakat KPK segera melakukan verifikasi awal dan melanjutkan pengaduan tersebut ke tahap telaah untuk menggali informasinya lebih lanjut,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (15/11/2022).

Menurut Ali, proses telaah penting untuk mengetahui pokok aduan tersebut masuk ranah tindak pidana korupsi (tipikor) dan menjadi kewenangan KPK atau bukan.

“Kami pastikan KPK juga secara proaktif menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan dimaksud,” tandas Juru bicara KPK.

“Selanjutnya, apabila aduan tersebut valid menjadi kewenangan KPK tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” sambungnya.

Sebelumnya, Sekjen FAKTA Indonesia Ary Subagyo Wibowo menjelaskan faktor indikasi dugaan korupsi berdasarkan kebijakan PT Transjakarta yang mengharuskan pengguna melakukan Tap In dan Tap Out saat menggunakan layanan Transjakarta.

Ary menyebut sistem ini mulai bermasalah sejak awal Oktober 2022. Sebab, ada pemotongan saldo pengguna sebanyak dua kali.

Dia juga menyoroti sistem pembayaran Transjakarta yang masih memberlakukan sistem pembayaran tiket single tarif atau tarif tetap.

Menurut Ary, layanan Transjakarta yang menggunakan sistem single tarif mestinya tidak memerlukan kartu dan gate dengan sistem Tap In dan Tap Out seperti saat ini.

“Hal ini menjadi indikasi adanya penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan kewenangan/jabatan oleh PT Transjakarta untuk memperkaya pihak lain dengan membuat perangkat atau sistem yang tidak sesuai kebutuhan,” jelas Ary.

Sementara itu Bu Nina yang perhari naik Transjakarta mengeluh dengan diterapkannya sistem tap in dan tap out  di era Gubernur DKI Heru sekarang ini.

Sebagai pengguna Transjarta sejak awal saya juga protes. Kalau tidak tap out katanya kartu jadi hangus sekalipun isi ratusan ribu. Padahal bisa saja saat tap in duit sudah kepotong, begitu juga saat tap out. Modus tilap (korupsi, red) nih,” gerutu Bu Nina.

“Bisa jutaan orang pengguna Transjakarta di ibukota jadi korbannya. Waktu kita juga terbuang untuk Tap Out ini,” tambahnya. (CNNIndonesia/Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.