Kamis, 4 Juni 20

KPK Tak Mau Ditarik dalam Pusaran Politik Praktis

KPK Tak Mau Ditarik dalam Pusaran Politik Praktis
* Ilustrasi gedung KPK. (Foto: RMOL.co)

Jakarta, Obsessionnews.com – Pimpinan hingga pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat menolak dikaitkan dengan isu politik praktis. Lembaga antitasuah itu menegaskan tetap menjadi lembaga independen, sehingga tak akan terpengaruh dengan menuver politik kelompok tertentu. 

 

Baca juga:

KPK Diminta Klarifikasi Isu Novel Baswedan di Gerindra

KPK Ungkap Niat Bowo Sidik Kumpulkan Uang untuk Serangan Fajar

KPK Minta Seluruh BUMN Transparan dalam Pengadaan Barang

 

“KPK mulai dari unsur pimpinan sampai pada unsur pegawai memastikan tidak akan terkait pada kelompok politik praktis manapun. Jadi kami harap semua pihak bisa menempatkan KPK sebagai lembaga independen tersebut,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2019).

Febri meminta semua pihak menempatkan KPK sebagai lembaga independen. Hal itu disampaikan Febri terkait nama penyidik KPK Novel Baswedan yang dikaitkan dengan salah satu parpol. Novel bersama eks pimpinan KPK Bambang Widjojanto disebut sebagai calon Jaksa Agung jika Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menang Pilpres. 

“Jangan tarik KPK ke isu politik praktis karena itu hanya akan merugikan upaya pemberantasan korupsi kita. Novel juga sudah clear mengatakan bahwa informasi-informasi tersebut tidak benar,” ujarnya.

 

Baca juga:

KPK ‘Cium’ Adanya Dugaan Suap Pengisian Jabatan di Daerah Lain

Kali Ini Fahri Hamzah dan Mahfud Satu Paham Soal KPK

Menguak Sumber Uang yang Disita KPK dari Ruang Kerja Menag

 

Febri menekankan hal yang lebih penting adalah pengungkapan kasus teror air keras terhadap Novel. Menurutnya, pengungkapan kasus teror terhadap penegak hukum jangan sampai tertutupi isu yang tidak substansial. Kasus Novel bahkan sudah dijadikan komoditas politik oleh pasangan capres nomor urut 02. 

“Lebih penting diupayakan agar teror-teror terhadap penegak hukum tersebut tidak kemudian ditutupi oleh isu-isu yang tidak substansial,” ujar Febri.

Sebelumnya, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, membocorkan nama calon Jaksa Agung jika jagoannya menang. Ada dua nama yang disebutnya, yaitu Novel Baswedan dan eks pimpinan KPK Bambang Widjojanto.

“Saya kasih bocoran. Ada wacana Mas Novel Baswedan yang akan menjadi Jaksa Agung, ada wacana Mas Bambang Widjojanto yang jadi Jaksa Agung,” kata Andre ketika itu.

Selain itu, isu Novel sebagai “orang” Gerindra juga dihembuskan setelah Jubir BPN Prabowo Sandi, Andre Rosiade memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung. 

 

Baca juga:

Uang yang Disita KPK Diambil dari Laci Menteri Agama

KPK Jadwalkan Pemanggilan Menteri Agama Lukman Hakim

Rekam Jejak Kasus Rommy di KPK

 

Kepada wartawan Fadli Zon mengatakan, Novel sudah lama dekat dengan Prabowo. Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Piuyono yang mengatakan Novel adalah “orang kita”, orang Partai Gerindra.

Menanggapi hal itu, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta KPK menjelaskan dan mengklarifikasi adanya isu bahwa penyidiknya, Novel Baswedan sebagai “orang” Partai Gerindra di lembaga anti rasuah itu.

“Klarifikasi itu menjadi penting karena menyangkut independensi KPK dalam hal pemberantasan korupsi dan KPK tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu dalam pemberantasan korupsi di tahun politik 2019 ini,” ungkap Neta.

Selain itu, lanjut Neta, IPW mendesak Polri agar segera mendata anggota maupun penyidiknya di KPK, yang terindikasi berada dalam “barisan” Novel Baswedan sebagai “orang” Partai Gerindra. Jika memang ada, kata dia, Polri perlu menarik anggotanya tersebut.

“Sebab pemihakan pada partai tertentu melanggar TR Kapolri tentang netralitas Polri di Pilpres 2019,” terang dia.

Dikatakan dia, bangsa Indonesia harus mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, baik yang dilakukan KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian. Namun upaya pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih, yakni menjadikan satu pihak sebagai sasaran dengan berbagai OTT dan melindungi pihak lain akibat adanya “orang kita” di KPK.

“Dua kasus OTT yang dilakukan KPK terakhir ini terhadap partai pendukung koalisi Jokowi makin mengindikasikan kebenaran adanya “orang kita” di KPK,” sebutnya.

Untuk itu, lanjut Neta, pimpinan KPK Agus Rahardjo harus menjelaskan adanya indikasi “orang kita” ini, yang membuat KPK tidak netral di Pilpres 2018. Mengingat Novel adalah mantan penyidik Polri dan mengingat cukup banyaknya penyidik kepolisian di KPK, institusi Polri perlu juga mengusut isu “orang kita” ini hingga diketahui seberapa banyak penyidik kepolisian terlibat dalam isu “orang kita”.

“Dengan demikian Polri bisa menarik semua anggotanya yang terlibat dalam isu “orang kita” di KPK atau Polri bisa menghentikan sementara semua kegiatan penyidiknya di KPK sepanjang proses Pilpres 2019 ini agar netralitas Polri terjaga dan penyidik Polri di KPK tidak diperalat untuk menghabisi satu kelompok politik tertentu dan melindungi kelompok politik lainnya,” pungkasnya. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.