Sabtu, 25 September 21

KPK Sudah Kantongi Nama-Nama Calon Menteri Bertintegritas

KPK Sudah Kantongi Nama-Nama Calon Menteri Bertintegritas

Jakarta – Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengaku pihaknya sudah menyiapkan data nama-nama tokoh yang bersih dan beritegritas. Jika diminta data tersebut akan diberikan kepada Presiden terpilih, Joko Widodo sebagai pertimbangan untuk menentukan calon menteri-menterinya.

“KPK tentu akan mempertimbangkannya bila memang ada permohonan resmi untuk itu (membantu memberi pertimbangan nama menteri),” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Akan tetapi, Bambang belum mau membuka nama-nama tokoh bersih dan berintegritas yang sudah masuk dalam data mereka.”Sejauh untuk kepentingan bangsa, sesuai dengan otoritas dan kompetensi KPK dan bila tidak menimbulkan potensi coi,” katanya.

Usulan agar KPK bisa ikut dalam proses pemilihan menteri ini awalnya muncul dari KH Salahuddin Wahid alias Gus Sholah. Adik kandung alm Gus Dur itu mengatakan Jokowi harus hati-hati agar menemukan menteri yang benar-benar memiliki integritas. Bahkan dia menyarankan Jokowi bertanya ke KPK soal rekam jejak calon menterinya. “Perlu klarifikasi dengan KPK apakah calon yang akan diangkat betul-betul bersih,” sarannya.

Mantan cawapres di Pilpres 2004 ini juga mengajak masyarakat berperan aktif membantu Jokowi memilih calon menteri. Jika tahu rekam jejak tak baik dari seorang calon, bisa melaporkan ke KPK. “KPK harus bisa mencegah munculnya tokoh yang tidak bersih jadi menteri. Jika ada laporan masyarakat ke KPK tentang dugaan korupsi calon menteri harus diperhatikan,” ujarnya.

Sambil menunggu putusan MK, Jokowi mengenalkan Tim Transisi yang terdiri dari satu kepala staf dan empat deputi. Kepala staf tim transisi ini diisi oleh Rini M Soemarno, sementara empat deputi ialah Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan, dan Akbar Faizal.

Tim Transisi dijalankan berlandaskan pada prinsip sistem pemerintahan Presidensial sesuai amanat UUD 1945. Tim ini mengemban tugas antara lain mempersiapkan penjabaran visi-misi, 9 program aksi dan seluruh janji kampanye agar dapat dilaksanakan sebesar-besarnya bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Ditegaskan tokoh-tokoh yang masuk dalam tim transisi tak dijamin mendapat jabatan dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tim ini hanya bertugas mengantarkan transisi kepemimpinan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ke pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Has)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.