Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menindaklanjuti bocornya dokumen kasus dugaan korupsi multi-juta dolar dalam proyek pencetakan uang kertas di Australia yang dibocorkan Wikileaks. KPK kini menyiapkan diri bila memang pemerintah Australia memberikan data dan informasi awal soal sinyalemen dugaan korupsi dimaksud.
“KPK akan mempelajari dan mengkaji informasi yang berkembang dan kemudian akan mengambil langkah hukum yang tepat sesuai pokok masalah,” ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto melalui pesan singkatnya, Jumat (1/8/2014).
Bambang merasa kecewa terkait bocornya dokumen tersebut. Terlebih, karena situs antikerahasiaan itu menyebutkan adanya keterlibatan pejabat tinggi RI. “Sinyalemen dugaan korupsi jutaan dolar dalam proyek pencetakan uang kertas sangat menyakitkan hati,” kata Bambang.
Wakil Ketua KPK bidang penindakan itu juga mengaku pihaknya sudah pernah melakukan kerja sama dengan pihak Australia, khususnya di bidang penegakan hukum terkait informasi mengenai tindak pidana korupsi. “KPK sendiri pernah berkomunikasi dengan AFP (Australia Federation Police). Tetapi dalam kasus kali ini, KPK harus menyiapkan diri,” ujarnya.
Situs Wikileaks menyebutkan bahwa ada keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Laksamana Sukardi, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2001-2004 dalam kasus itu. Ketiganya diduga telah disuap terkait dengan pengamanan kontrak produksi rupiah di Australia.
Situs wikileaks.org juga mengungkap bahwa pemerintah Australia menutup informasi sidang dakwaan dugaan suap yang dilakukan tujuh pejabat Reserve Bank of Australia.
Dokumen milik Mahkamah Agung Australia yang diunggah dalam situs wikileaks tersebut memuat informasi dugaan pembayaran multijuta dollar kepada kepala negara dan pejabat tinggi di Malaysia, Indonesia dan Vietnam untuk mengamankan kontrak produksi mata uang negara bersangkutan di Australia.
SBY sudah membuat pernyataan bantahan. SBY bahkan marah karena informasi yang dimuat wikileaks tersebut dianggap telah mencemarkan dan mempengaruhi nama baiknya.
Presiden pun meminta Pemerintah Australia bekerja sama dengan KPK dalam mengusut kasus korupsi percetakan uang yang tengah didalami penegak hukum di negara tersebut. “Saya justru berharap kalau memang ada, bekerjasamalah dengan KPK Indonesia. Pemerintah Australia bekerjasamalah dengan KPK Indonesia,” kata SBY.
SBY juga berharap Australia bisa transparan dalam mengungkap keterlibatan tokoh dan pemimpin negara Asia dalam kasus tersebut. “Mari kita bekerja sama. Yang penting terang, sebutkan siapa. Kalau memang Australia mengatakan, saya dengar yang diberitakan WikiLeaks tidak benar, tidak akurat, tidak diklarifikasi, tidak diverifikasi, bicaralah Australia,” lanjut SBY.
Meski membantah, SBY mengakui bahwa di tahun 1999, Bank Indonesia pernah mencetak uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 550 juta lembar di Australia. Namun, kebijakan untuk mencetak uang di Australia ada di tangan Bank Indonesia dan pada Presiden maupun pemerintah. (Has)
