Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnaen mengatakan kenaikan dana parpol sebenarnya tidak perlu dilakukan apabila parpol sendiri bisa menekan biaya politiknya. Usulan kenaikan dana parpol dinilai hanya sebagai bentuk penghamburan uang negara.
“Ini juga persoalan, kenapa biaya politik itu tinggi? Kan ini masalahnya, kalau enggak, yah turunkan secara bersama-sama. Untuk apa hambur-hamburkan uang demikian besar sehingga bisa bermasalah di kemudian hari,” ujar Zulkarnaen di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (26/6/2015).
Menurut Zulkarnaen parpol tidak perlu khawatir akan ditinggal konstituennya jika usulan kenaikan dana parpol akan ditolak oleh pemerintah. Yang penting baginya adalah parpol harus meningkatkan kredibilitas melalui penyiapan program yang matang.
“Masyarkat datang ke TPS enggak bayar kok. Ya nyumbang saja masyarakat datang ke TPS pilih wakilnya, tinggal partai siapkan programnya. Sejauh mana kemampuan, kredibiltas, integritasnya jadi masyarakat akan berikan pilihannya,” kata Zul.
Kemendagri sebelumnya telah menyerahkan draf usulan kenaikan dana bantuan parpol kepada Presiden Jokowi. Draf usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut disusun oleh tim dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri. Draf kemudian diserahkan kepada Presiden Jokowi melalui Sekretariat Negara.
“Kami mengajukan untuk meningkatkan 10 sampai 20 kali lipat dari yang ada sekarang. Kalau PDI Perjuangan sekarang terima Rp 2 miliar, jadi nanti kami akan menerima Rp 20 miliar,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo.
Usul kenaikan dana bantuan parpol akan dibahas lebih dulu oleh Kemendagri dan DPR. Menurut Tjahjo, keputusan final Jokowi untuk menerima atau menolak usul tersebut juga akan ditentukan oleh hasil pembahasan eksekutif dan legislatif.
“Usulan kan boleh saja. Tahun 2016 masih panjang,” jelas Tjahjo. Yang jelas, ujarnya, partai politik pasti mendukung usulan ini. (Has)
