Senin, 27 September 21

KPK Periksa Lima Pejabat Sultra

KPK Periksa Lima Pejabat Sultra

Kendari, Obsessionnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya turba ke Sulawesi Tenggara (Sultra). Kedatangan tim penyidik KPK untuk memeriksa lima pejabat pemerintahan Provinsi Sultra, Selasa (3/11/2015).

Pemeriksaan dilakukan di Aula Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sultra, dengan  dijaga ketat petugas kepolisian bersenjata lengkap. “Iya benar ada pemeriksaan, KPK meminjam ruangan Reskrimsus Polda. Cuman kasus apa dan siapa yang diperiksa kami belum tahu,” ujar Kepala Sub Bidang (Kasubdit) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Polda Sultra, Dolfie Kumaseh.

Lima pejabat  pemprov yang diperiksa merupakan pejabat aktif maupun mantan pejabat yang memimpin SKPD yang memiliki irisan langsung dengan urusan pertambangan. Sesuai Informasi yang beredar di Polda Sultra, kelima pejabat itu yang tengah menjalani pemeriksaan yakni Sekretaris Daerah Sultra Lukman Abunawas, Kadis Pertambangan Burhanuddin, mantan Kadis Pertambangan Sultra Hakku Wahab, mantan Kadis Kehutanan Amal Jaya dan Kepala Biro Hukum Pemprov Sultra Kahar Haris.

Sedangkan suara aspirasi Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (AMST) mendesak Tim Penyidik KPK RI tidak meninggalkan Sultra sebelum memeriksa Gubernur Sultra Nur Alam. Mereka meyakini pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK RI hari ini terkait Kasus Korupsi Pertambangan maupun Kehutanan. “Kami yakin dan kami pastikan bahwa 5 Pejabat Pemprov Sultra diperiksa terkait pemberian Ijin Usaha Pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah ( AHB ) yang terletak di Kabupaten Bombana. Tak hanya 5 pejabat itu, Seharusnya Penyidik KPK RI juga memeriksa Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam,” ungkap Ketua AMST melalui siaran pers yang diterima Obsessionnews.com, Selasa (3/11/2015).

Menurutnya penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT AHB adalah pelanggaran hukum. Selain tumpang tindih kawasan, ratusan hektar wilayah Konsesi PT AHB juga berada dalam kawasan Hutan Lindung. “Hal ini dibuktikan dengan data Hasil Telaah Spasial Dirjend Planologi Kemenhut RI tahun 2014,” tuturnya.

Wahidin juga menduga kalau Gubernur Sultra Nur Alam terlibat alias disuap untuk menerbitkan IUP PT AHB. Sebab kata Wahidin IUP PT HB diterbitkan di atas kawasan Hutan Lindung tanpa Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian.

Lebih lanjut Wahidin mengatakan Nur Alam terindikasi memiliki rekening gendut sebagaimana temuan PPATK 2012 lalu menemukan aliran dana USD 4,5 juta direkeningnnya. Uang tersebut berasal dari Rich Corp International Ltd. Perusahaan tambang asal Hongkong yang terafiliasi di Indonesia pada PT AHB. “Sehingga dugaan semakin kuat bahwa uang tersebut merupakan suap terkait penerbitan IUP PT AHB,” tegasnya.

Namun terkait Rekening Gendut itu Nur Alam sudah berung-ulang kali membantahnya melalui media.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.