Sabtu, 28 Mei 22

KPK Masih Dalami Peran Gamawan Fauzi Dalam Kasus e-KTP

KPK Masih Dalami Peran Gamawan Fauzi Dalam Kasus e-KTP

Jakarta, Obsessionnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menemukan kuat adanya dugaan keterlibatan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan hingga saat ini belum ada laporan perkembangan kasus tersebut. Meski begitu, Agus memastikan pihaknya masih akan terus mendalami peran Gamawan.

“Kami selalu mendalami dulu, menggali fakta, data. Kalau alat buktinya ketemu, ya kami akan lakukan (pemeriksaan),” ujar Agus di Jakarta, Rabu (28/9/2016).

KPK melakukan penyelidikan baru dengan memanggil mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Usai diperiksa, Nazaruddin kembali menyebut nama Gamawan Fauzi.

Nazaruddin juga mengatakan, pemeriksan yang dijalaninya guna mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Menurut dia, Gamawan layak dijadikan tersangka karena diduga menerima gratifikasi.

“Sekarang yang pasti e-KTP sudah ditangani oleh KPK, kita harus percaya KPK, yang pasti Mendagrinya (Gamawan) harus tersangka,” ungkap Nazaruddin.

Nazaruddin saat ini sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung karena perkara korupsi penerimaan hadiah dari sejumlah proyek-proyek pemerintah dan pencucian uang.

“KPK kan untuk memberantas gratifikasi, yang terima gratifikasi salah satunya menterinya. Kan (Gamawan) yang melaporkan saya katanya bohong soal e-KTP, sekarang buktinya benar ada korupsi di e-KTP senilai Rp2 triliun kan,” tambah Nazaruddin.

KPK baru menetapkan Sugiharto yaitu mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen sebagai tersangka dalam kasus ini pada 22 April 2014.

Sugiharto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maupun setiap orang yang penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.