Rabu, 20 November 19

KPK Masih Bisa OTT Meski UU Baru Sudah Berlaku

KPK Masih Bisa OTT Meski UU Baru Sudah Berlaku
* KPK menggelar konfrensi pres terkait kasus OTT. (Foto: Humas KPK)

Jakarta. Obsessionnews.com – UU KPK telah mulai berlaku untuk dilaksanakan, meski dinilai UU yang baru banyak muatan yang bisa melemahkan KPK, namun KPK belum tamat. Komisi antirasuah ini masih tetap bekerja seperti biasa termasuk apabila dibutuhkan upaya penaindakan maka penyidiknya dapat menggelar operasi tangkap tangan (OTT).

Hanya saja, KPK masih membutuhkan kepastian apakah UU yang telah direvisi itu sungguh-sungguh berlaku pada Kamis (17/10) atau tidak. Sebab, menurut komisioner KPK, selain isinya yang saling tumpang tindih di dalam UU baru terdapat juga klaim salah ketik.

“Nah, oleh karena itu kami akan mengundang Dirjen Peraturan dan Perundang-Undangan dari Kemenkum HAM untuk mengetahui kejelasan dari status UU itu,” ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo ketika memberikan keterangan pers pada Rabu malam (16/10) di KPK.

KPK pun, tuturnya, sudah menyiapkan langkah antisipasi apabila UU baru itu benar-benar diberlakukan pada hari ini. Salah satunya dengan dibuat Peraturan Komisi (Perkom). Aturan yang berlaku secara internal di KPK itu bisa menjadi seperti peraturan peralihan yang seharusnya ada di dalam UU yang sudah direvisi.

Dengan adanya Perkom ini, menurutnya maka KPK masih dapat melakukan pekerjaan mereka seperti biasanya walaupun ada sebagian kewenangan yang dipangkas. Salah satunya mengenai upaya penindakan.

“Di dalam Perkom itu, in case UU baru resmi diundangkan, juga akan menjelaskan yang tanda tangan sprindik (surat perintah penyidikan) itu siapa. Pekerjaan di KPK akan berjalan seperti biasa, misalnya ada penyelidikan yang membutuhkan OTT ya maka akan tetap dilakukan OTT,” tutur dia.

Lantas kenapa KPK masih bias melakukan OTT? Bukan kah untuk bisa melakukan OTT dibutuhkan lebih dulu penyadapan di tahap penyelidikan dan itu memerlukan izin dari Dewan Pengawas?

Di dalam UU baru tertulis apabila belum ada Dewan Pengawas, maka masih menggunakan UU nomor 30 tahun 2002

KPK masih bisa bekerja seperti biasa, termasuk melakukan upaya penindakan lantaran tertulis di pasal 69D: ‘sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah.’ Artinya, KPK masih menggunakan ketentuan di UU baru nomor 30 tahun 2002 hingga dibentuk anggota Dewan Pengawas.

Bila mengacu ke UU baru, Dewan Pengawas memiliki kewenangan yang luar biasa. Salah satunya memberikan izin atau tidak bagi aktivitas penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Sementara, di aturan baru itu pula diketahui porsi komisioner bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum.

Artinya, apabila penyidik hendak melakukan pengembangan kasus dan menetapkan tersangka baru, tanda tangan persetujuan tak lagi berada di tangan komisioner.

Menurut Agus, di sini lah Peraturan Komisi (Perkom) berfungsi. Di dalam aturan itu akan dijelaskan lantaran komisioner bukan lagi penyidik, maka nanti yang menanda tangani surat perintah penyidikan (Sprindik) adalah Deputi Penindakan.

“Walaupun nanti pimpinan bukan lagi penyidik dan penuntut, tetapi usai OTT proses gelar perkara akan tetap dilakukan di depan pimpinan, tetapi sprindik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka ditanda tangani oleh Deputi Penindakan,” jelas Agus. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.